Metotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya meningkatkan kualitas kehidupan warganya dengan merelokasi dari tempat kumuh ke rumah susun (rusun). Namun, warga tetap harus bertahan hidup dengan membayar sewa murah, karena Pemerintah tidak bisa sembarang memberikan rusun gratis.
Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan, kebijakan memberikan rusun gratis harus melalui pengkajian. Sebab, rusun itu dibangun menggunalan uang negara yang harus dipertangungjawabkan
Baca: Anies Akan Pikirkan Rusun Gratis untuk Korban Penggusuran
"Kita cek dulu. Enggak bisa serta merta jadi gratis. Regulasinya harus disiapkan dulu," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 16 Juli 2017.
Hal ini dikatakan Saefullah menanggapi rencana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno soal rusun gratis. Terlebih di masa sekarang, tunggakan penghuni rusun kepada DKI mencapai Rp32 miliar.
Saefullah mengatakan, pada kepemimpinan Djarot Saiful Hidayat belum ada instruksi untuk menggratiskan rusun. Mereka sepakat tetap memberikan tanggung jawab kepada warga dalam bentuk biaya ringan.
Baca: Warga: Lebih Baik Tinggal di Kolong Tol Ketimbang Rusun
"Masyarakat yang ada sekarang ada kewajiban sekitar Rp300 ribu per bulan. Sampai saat ini masih sama dengan pak Djarot tidak ada niat membebaskan itu semua," kata Saefullah.
Belum lagi, Saefullah bilang pembebasan rusun akan membebankan APBD DKI sebagai pusat pembiayaan. "Karena beban APBD jadi tambah berat kalau harus seperti itu. Akan kita cek dulu," tegas Saefullah.
Metotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya meningkatkan kualitas kehidupan warganya dengan merelokasi dari tempat kumuh ke rumah susun (rusun). Namun, warga tetap harus bertahan hidup dengan membayar sewa murah, karena Pemerintah tidak bisa sembarang memberikan rusun gratis.
Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan, kebijakan memberikan rusun gratis harus melalui pengkajian. Sebab, rusun itu dibangun menggunalan uang negara yang harus dipertangungjawabkan
Baca:
Anies Akan Pikirkan Rusun Gratis untuk Korban Penggusuran
"Kita cek dulu. Enggak bisa serta merta jadi gratis. Regulasinya harus disiapkan dulu," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 16 Juli 2017.
Hal ini dikatakan Saefullah menanggapi rencana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno soal rusun gratis. Terlebih di masa sekarang, tunggakan penghuni rusun kepada DKI mencapai Rp32 miliar.
Saefullah mengatakan, pada kepemimpinan Djarot Saiful Hidayat belum ada instruksi untuk menggratiskan rusun. Mereka sepakat tetap memberikan tanggung jawab kepada warga dalam bentuk biaya ringan.
Baca:
Warga: Lebih Baik Tinggal di Kolong Tol Ketimbang Rusun
"Masyarakat yang ada sekarang ada kewajiban sekitar Rp300 ribu per bulan. Sampai saat ini masih sama dengan pak Djarot tidak ada niat membebaskan itu semua," kata Saefullah.
Belum lagi, Saefullah bilang pembebasan rusun akan membebankan APBD DKI sebagai pusat pembiayaan. "Karena beban APBD jadi tambah berat kalau harus seperti itu. Akan kita cek dulu," tegas Saefullah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
