Warga melintas di lokasi pembangunan Stadion BMW, Sunter, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.
Warga melintas di lokasi pembangunan Stadion BMW, Sunter, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.

Tegaskan Status Tanah, Pemprov Harus Banding

Nasional stadion bmw
Putri Anisa Yuliani • 17 Mei 2019 09:37
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta didukung untuk mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan atas lahan Stadion Bersih Manusiawi Berwibawa (BMW) di Sunter, Jakarta Utara. Hal ini perlu untuk memperjelas status lahan Stadion BMW.
 
"Itu wajar untuk orang melakukan banding, kasasi, sampai PK (peninjauan kembali). Malah justru harus demikian supaya jelas status hukum lahan itu," kata ahli hukum agraria Universitas Gajah Mada Nur Hasan Ismail saat dihubungi Media Indonesia, Kamis, 16 Mei 2019.
 
Sebelumnya, sebagian lahan stadion yang bersertifikat hak pakai nomor 314 dan nomor 315 digugat PT Buana Permata Hijau (BPH). Perusahaan itu mengeklaim sebagai pemilik sah lahan itu sehingga menggugat ke PTUN untuk membatalkan sertifikat milik Pemprov DKI.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Gugatan itu dikabulkan PTUN karena penerbitan sertifikat disebut cacat hukum. PT BPH pun mengeklaim masih sebagai pemilik sah lahan seluas 6,9 hektare yang menjadi bagian lahan pembangunan stadion.
 
Atas putusan yang terbit pada 14 Mei 2019 itu, PT BPH meminta pembangunan stadion dihentikan hingga Pemprov DKI melakukan proses pembebasan lahan. PT BPH meminta diajak duduk bersama mengenai masalah ini.
 
Putusan itu berbeda dengan putusan Pengadilan Jakarta Utara (PN Jakut) pada 1994 yang menyatakan lahan itu milik Pemprov DKI yang diberikan pengembang. Pengembang diketahui membebaskan lahan melalui jalan konsinyasi di PN Jakut.
 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya berpegang pada putusan PN Jakut dan tetap melanjutkan pembangunan stadion. Hasan menyebut pembangunan stadion yang dilanjutkan gubernur juga bukan hal yang salah.
 
"Sah saja karena gubernur berpegang pada putusan PN Jakut," ujar dia.
 
Menurut dia, PT Buana Permata Hijau pun tidak bisa memaksa Pemprov untuk menghentikan proses pembangunan Stadion BMW. Pasalnya, amar putusan PTUN tidak mewajibkan hal itu.
 
Pilih lahan
 
Di lain pihak, PT BPH menyanggah pernyataan Anies jika lahan yang di atasnya akan dibangun Stadion BMW itu milik Pemprov DKI. BPH membantah dalam perkara sengketa kedua pihak Pemprov DKI atas lahan itu sudah menang.
 

Baca: Jakpro Ancang-ancang Bangun Fondasi Pembangunan Stadion BMW
 
Kuasa Hukum PT BPH, Damianus Renjaan, menjelaskan, belum ada putusan gugatan perdata dengan PT BPH yang dimenangkan Pemprov. Sebaliknya, PT BPH memenangi gugatan perdata yang diajukan kepada Badan Pengawas Pelaksana Pembangunan Lingkungan (BP3L) Sunter.
 
BP3L Sunter telah melakukan pembebasan lahan dan konsinyasi lahan milik PT BPH. Dari putusan perdata itu, PT BPH memegang hak atas tanah, membatalkan konsinyasi dilakukan Pemprov DKI.
 
"Dalam hal ini, BP3L Sunter telah melakukan pembebasan lahan dengan cara-cara yang melawan hukum dan membatalkan penetapan konsinyasi. Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan agar sertifikasi atas lahan tersebut dicabut, juga sertifikasi hak pakai Pemprov DKI dicabut," kata Damianus.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif