Jakarta: Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus menyebut DPRD DKI membutuhkan kajian untuk menentukan sikap, terkait pelepasan sama PT Delta Djakarta. Hal ini untuk mencegah malaadministrasi.
"Jelas (butuh). Harus ada kajian akademiknya apa yang menyebabkan itu. Nanti baru kita sampaikan pada masyarakat," kata Bestari di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019.
Bestari menyebut terlalu dini untuk mengatakan DPRD DKI setuju atau tidak. Sebab, dewan harus menjalani sejumlah rangkaian, seperti rapat pimpinan dan membentuk panitia untuk menelusuri lebih lanjut.
Jika hal itu tidak dilakukan, hal ini berpotensi malaadministrasi sehingga tersandung masalah hukum. "Jangan sampai ada malaadministrasi karena tidak ada pembahasan. Ini urusannya dengan hukum," tegas Bestari.
Baca: Penjualan Saham Bir Diminta Masuk Pembahasan DPRD
Dia mengaku masih belum tahu alasan sebenarnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersikeras menjual saham perusahaan bir itu. Bestari menilai ini bukan masalah halal atau haram. Sebab pemerintah provinsi DKI Jakarta memiliki sejumlah pendapatan dari sektor tidak halal.
"Kita juga memiliki perusahaan yang jual babi misalnya. Kemudian penerimaan pajak dari diskotek juga ada," bebernya.
Bestari juga menyebut pernyataan setuju atau tidaknya DPRD DKI harus melalui rapat paripurna, bukan suara individu fraksi. Sebab DPRD DKI terdiri dari banyak fraksi dan harus melalui sejumlah tahapan sebelum mengambil keputusan. "Kita mengelola negara, bukan warung," pungkasnya.
Sebelumnya, Anies menyebut tidak perlu membuat kajian untuk meyakinkan DPRD DKI melepas saham PT Delta Djakarta tbk. Pembuatan kajian disebut aneh.
"Sudah jelas enggak perlu pakai kajian rumit bahwa pemerintah itu meletakkan uang di badan usaha yang sifatnya membangun. Itu prinsipnya," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu 13 Maret 2019.
Perusahaan bir, kata Anies, tidak memiliki unsur pembangunan. Oleh sebab itu, lanjutnya, pelepasan saham perusahaan bir itu tidak perlu kajian. "Kalau mau kajian lagi malah justru aneh, apanya yang mau dikaji, sudah jelas industrinya ini," imbuhnya.
Jakarta: Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus menyebut DPRD DKI membutuhkan kajian untuk menentukan sikap, terkait pelepasan sama PT Delta Djakarta. Hal ini untuk mencegah malaadministrasi.
"Jelas (butuh). Harus ada kajian akademiknya apa yang menyebabkan itu. Nanti baru kita sampaikan pada masyarakat," kata Bestari di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019.
Bestari menyebut terlalu dini untuk mengatakan DPRD DKI setuju atau tidak. Sebab, dewan harus menjalani sejumlah rangkaian, seperti rapat pimpinan dan membentuk panitia untuk menelusuri lebih lanjut.
Jika hal itu tidak dilakukan, hal ini berpotensi malaadministrasi sehingga tersandung masalah hukum. "Jangan sampai ada malaadministrasi karena tidak ada pembahasan. Ini urusannya dengan hukum," tegas Bestari.
Baca: Penjualan Saham Bir Diminta Masuk Pembahasan DPRD
Dia mengaku masih belum tahu alasan sebenarnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersikeras menjual saham perusahaan bir itu. Bestari menilai ini bukan masalah halal atau haram. Sebab pemerintah provinsi DKI Jakarta memiliki sejumlah pendapatan dari sektor tidak halal.
"Kita juga memiliki perusahaan yang jual babi misalnya. Kemudian penerimaan pajak dari diskotek juga ada," bebernya.
Bestari juga menyebut pernyataan setuju atau tidaknya DPRD DKI harus melalui rapat paripurna, bukan suara individu fraksi. Sebab DPRD DKI terdiri dari banyak fraksi dan harus melalui sejumlah tahapan sebelum mengambil keputusan. "Kita mengelola negara, bukan warung," pungkasnya.
Sebelumnya, Anies menyebut tidak perlu membuat kajian untuk meyakinkan DPRD DKI melepas saham PT Delta Djakarta tbk. Pembuatan kajian disebut aneh.
"Sudah jelas enggak perlu pakai kajian rumit bahwa pemerintah itu meletakkan uang di badan usaha yang sifatnya membangun. Itu prinsipnya," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu 13 Maret 2019.
Perusahaan bir, kata Anies, tidak memiliki unsur pembangunan. Oleh sebab itu, lanjutnya, pelepasan saham perusahaan bir itu tidak perlu kajian. "Kalau mau kajian lagi malah justru aneh, apanya yang mau dikaji, sudah jelas industrinya ini," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
