Camera CCTV terdapat di simpang empat patung kuda, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.
Camera CCTV terdapat di simpang empat patung kuda, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.

Tilang Elektronik Tanpa Sidang Mempersempit Birokrasi

Nasional tilang elektronik sistem tilang elektronik
Muhammad Syahrul Ramadhan • 21 Januari 2019 13:01
Jakarta: Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf menilai pelaksanaan tilang elektronik (ETLE) tanpa sidang bertujuan mempermudah masyarakat. Pasalnya, pelanggar tak perlu menunggu sidang untuk mengurus masalahnya.
 
“Saya membuat satu terobosan untuk mempermudah proses, mempersempit birokrasi. Jadi, kalau sudah bayar tidak perlu lagi ikut sidang,” kata Yusuf di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 21 Januari 2019.
 
Menurut dia, pelanggar lalu lintas tidak diwajibkan mengikuti sidang sudah diatur Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Namun, aturan itu memerintahkan berkas tilang tetap dikirim ke pengadilan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu, dengan ETLE, berkas tilang tak perlu sampai ke pengadilan bila pelanggar sudah membayar denda. Dengan tidak adanya proses sidang, pelanggar ETLE dikenakan denda maksimal dan bisa membayar tilang melalui bank tanpa repot-repot ke pengadilan.
 
“Setelah membayar di ATM, dari hasil pembayarannya di-forward saja melalui email, bahwa pelanggaran nomor sekian, nomor polisi sekian, ini sudah bayar. Selesai,” ujar dia.
 
Baca: Wacana Pelanggar Lalu Lintas Tak Perlu Disidang Dikaji
 
Dalam sistem ETLE, pelanggar tidak perlu menyerahkan berkas apa pun, baik itu STNK dan SIM, seperti tilang pada umumnya. Kepolisian yang akan mengirim pelanggar surat konfirmasi lengkap dengan bukti pelanggaran tiga hari setelah pelanggaran terjadi.
 
Pelanggar diwajibkan mengonfirmasi pelanggaran melalui https://etle-pmj.info/ atau dengan menggunakan aplikasi Android ETLE-PMJ atau mengirim surat konfirmasi ke posko ETLE di Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya dengan batas waktu lima hari. Setelah konfirmasi, petugas mengirim surat tilang berwarna biru sebagai bukti pelanggaran dan kode pembayaran.
 
STNK akan diblokir sementara jika pelanggar tidak mengonfirmasi tilang. Hal ini juga berlaku jika pelanggar sudah mengonfirmasi tetapi tidak membayar tujuh hari setelah surat biru dikirim. Untuk membuka blokir, pelanggar harus membayar denda.
 

 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi