medcom.id, Jakarta: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dianggap tidak becus mengurus permasalahan tanah. Wewenang mereka akan dilimpahkan kepada wali kota.
"Saya mau tarik (wewenang), pindahin ke wali kota saja. Enggak bisa percaya lagi ke SKPD," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).
Ahok mencontohkan lahan bekas Kedutaan Besar Inggris di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat yang tak kunjung dibeli Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI sejak 2013. Padahal, dana sudah disediakan untuk mengeksekusi tanah.
"Masa kita bisa alpa beli tanah. Aneh kan? Ini sampai Juni enggak bisa beli tanah. Beli tanah kan ada Keppres segala macam, begitu mudah," ucap Ahok.
(Baca: Kantor Ditlantas Polda Metro dan Dishubtrans DKI akan Disatukan)
Belum lagi, lanjut Ahok, baru-baru ini Dinas Perumahan DKI tertipu membeli lahan sendiri di daerah Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Dinas Perumahan membeli lahan tersebut dari perseorangan menggunakan sertifikat hak milik.
Ternyata, tanah seluas 4,6 hektare itu milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI. Pemprov DKI diduga merugi Rp648 miliar.
(Baca: Beli Lahan Sendiri, Pemprov DKI Tertipu Rp670 Miliar)
Mantan Bupati Belitung Timur ini menduga ada oknum di dinas yang bermain dalam kasus tanah di Cengkareng. "Mungkin lurah atau oknum dinas. Ini kayak mafia saja. Makanya kita mesti selidikin, mesti bawa ke polisi. Kita sudah koordinasi dengan Bareskrim," tandas Ahok.
medcom.id, Jakarta: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dianggap tidak becus mengurus permasalahan tanah. Wewenang mereka akan dilimpahkan kepada wali kota.
"Saya mau tarik (wewenang), pindahin ke wali kota saja. Enggak bisa percaya lagi ke SKPD," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).
Ahok mencontohkan lahan bekas Kedutaan Besar Inggris di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat yang tak kunjung dibeli Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI sejak 2013. Padahal, dana sudah disediakan untuk mengeksekusi tanah.
"Masa kita bisa alpa beli tanah. Aneh kan? Ini sampai Juni enggak bisa beli tanah. Beli tanah kan ada Keppres segala macam, begitu mudah," ucap Ahok.
(Baca: Kantor Ditlantas Polda Metro dan Dishubtrans DKI akan Disatukan)
Belum lagi, lanjut Ahok, baru-baru ini Dinas Perumahan DKI tertipu membeli lahan sendiri di daerah Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Dinas Perumahan membeli lahan tersebut dari perseorangan menggunakan sertifikat hak milik.
Ternyata, tanah seluas 4,6 hektare itu milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI. Pemprov DKI diduga merugi Rp648 miliar.
(Baca: Beli Lahan Sendiri, Pemprov DKI Tertipu Rp670 Miliar)
Mantan Bupati Belitung Timur ini menduga ada oknum di dinas yang bermain dalam kasus tanah di Cengkareng. "Mungkin lurah atau oknum dinas. Ini kayak mafia saja. Makanya kita mesti selidikin, mesti bawa ke polisi. Kita sudah koordinasi dengan Bareskrim," tandas Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
