Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan membeberkan alasan demosi (pemindahan pejabat ke jabatan yang lebih rendah) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dia hanya menyebut demosi sesuai aturan dan dilakukan dengan hati-hati.
"Banyak (sebabnya). Ada 1.125 pejabat, beda-beda (alasannya)," kata Anies di SDN Pondok Labu 01 Pagi, Jakarta Selatan, Jumat 6 Maret 2019.
Saat diminta menjelaskan salah satu alasannya, dia mengatakan tidak ada satu alasan yang lebih penting dari yang lain. Sebaliknya, dia mengklaim proses rotasi kali ini sudah dijalankan sesuai prosedur.
"Justru ini (rotasi) dijalankan lewat proses yang hati-hati dan (proses) panjang," ujar Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berharap rotasi yang terjadi tidak dikotori dengan pemikiran negatif. Dia menyinggung ada orang-orang yang berpikiran politis melihat rotasi yang ia lakukan dengan kaca mata politik.
"Jangan kotori birokrasi ini yang telah rotasi dan mutasi dengan pikiran-pikiran seperti itu," pungkasnya.
Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani menyebut rotasi era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lebih transparan ketimbang Anies Baswedan. Padahal, rotasi zaman Ahok lebih banyak.
"Jarang sekali pelantikan 1.025 orang tanpa tes. Memang pernah Pak Ahok ada 1.300 orang yang dirotasi. tapi dengan (sistem) lelang, tesnya ada, nilainya ada," kata William di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu 6 Maret 2019.
Baca: Pencopotan Kadis SDA DKI Tak Terkait Kasus Hukum
Tidak transparannya rotasi di era Anies, kata dia, terlihat dari banyaknya laporan dari aparatur sipil negara (ASN). Para ASN disebut tidak tahu alasan mereka didemosi. Padahal ASN berhak tahu apa alasannya.
"Orang harus tahu kenapa dia didemosi. Misalnya dia telah melakukan kesalahan tertentu. Demosi ini kurang transparan," tutur William.
Tidak hanya itu, lanjut dia, ada beberapa di antara ASN yang bertanya jabatan baru mereka saat pelantikan. "Baru kali ini loh, dilantik mau jadi apa enggak tahu," ujarnya.
Oleh karena itu DPRD DKI Jakarta berencana membuat panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki dugaan tersebut.
"Kami akan buat pansus rotasi jabatan, baru kali ini selama sembilan tahun, baru kali ini ramai," kata William.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan membeberkan alasan demosi (pemindahan pejabat ke jabatan yang lebih rendah) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dia hanya menyebut demosi sesuai aturan dan dilakukan dengan hati-hati.
"Banyak (sebabnya). Ada 1.125 pejabat, beda-beda (alasannya)," kata Anies di SDN Pondok Labu 01 Pagi, Jakarta Selatan, Jumat 6 Maret 2019.
Saat diminta menjelaskan salah satu alasannya, dia mengatakan tidak ada satu alasan yang lebih penting dari yang lain. Sebaliknya, dia mengklaim proses rotasi kali ini sudah dijalankan sesuai prosedur.
"Justru ini (rotasi) dijalankan lewat proses yang hati-hati dan (proses) panjang," ujar Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berharap rotasi yang terjadi tidak dikotori dengan pemikiran negatif. Dia menyinggung ada orang-orang yang berpikiran politis melihat rotasi yang ia lakukan dengan kaca mata politik.
"Jangan kotori birokrasi ini yang telah rotasi dan mutasi dengan pikiran-pikiran seperti itu," pungkasnya.
Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani menyebut rotasi era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lebih transparan ketimbang Anies Baswedan. Padahal, rotasi zaman Ahok lebih banyak.
"Jarang sekali pelantikan 1.025 orang tanpa tes. Memang pernah Pak Ahok ada 1.300 orang yang dirotasi. tapi dengan (sistem) lelang, tesnya ada, nilainya ada," kata William di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu 6 Maret 2019.
Baca: Pencopotan Kadis SDA DKI Tak Terkait Kasus Hukum
Tidak transparannya rotasi di era Anies, kata dia, terlihat dari banyaknya laporan dari aparatur sipil negara (ASN). Para ASN disebut tidak tahu alasan mereka didemosi. Padahal ASN berhak tahu apa alasannya.
"Orang harus tahu kenapa dia didemosi. Misalnya dia telah melakukan kesalahan tertentu. Demosi ini kurang transparan," tutur William.
Tidak hanya itu, lanjut dia, ada beberapa di antara ASN yang bertanya jabatan baru mereka saat pelantikan. "Baru kali ini loh, dilantik mau jadi apa enggak tahu," ujarnya.
Oleh karena itu DPRD DKI Jakarta berencana membuat panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki dugaan tersebut.
"Kami akan buat pansus rotasi jabatan, baru kali ini selama sembilan tahun, baru kali ini ramai," kata William.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
