medcom.id, Jakarta: Anggaran pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) terancam dihapuskan. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menemukan penyebabnya.
Berdasarkan diskusinya dengan anggota dewan komisi A Riano dan Syarif, Djarot bilang anggaran RPTRA lenyap, lantaran e-komponen yang tidak rampung.
"Ternyata BPAD belum memasukkan komponennya. Harusnya Wali Kota proaktif, untuk memasukkan e-komponen," kata Djarot di Pasar Pelita, Jakarta Utara, Selasa, 29 Agustus 2017.
Baca: Djarot Merasa Aneh Anggaran RPTRA Dimatikan
Djarot menjelaskan e-komponen itu berisikan soal lahan, misalnya, nilai apparisal dan pengukuran. Karena belum diisi, sistem tidak bisa mengakses soal anggaran RPTRA.
"Kemudian Wali Kota rata-rata kesulitan karena jangka waktunya telalu mepet. Terus keputusannya di Badan Anggaran di matiin," jelas Djarot.
Baca: Anggaran RPTRA Hilang, Tim Anies-Sandi Kritisi Djarot
Sebelumnya setiap Wali Kota mendapatkan anggaran Rp50 miliar untuk membebaskan lahan. Namun, sejak dianggarkan hingga kini belum ada anggaran yang dieksekusi.
Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah Tuty Kusumawati mengatakan ke depan anggaran akan dimasukkan ke dalam optimalisasi lahan. "Jadi kita akan pergunakan lahan yang sudah ada untuk RPTRA," tegas Tuti.
medcom.id, Jakarta: Anggaran pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) terancam dihapuskan. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menemukan penyebabnya.
Berdasarkan diskusinya dengan anggota dewan komisi A Riano dan Syarif, Djarot bilang anggaran RPTRA lenyap, lantaran e-komponen yang tidak rampung.
"Ternyata BPAD belum memasukkan komponennya. Harusnya Wali Kota proaktif, untuk memasukkan e-komponen," kata Djarot di Pasar Pelita, Jakarta Utara, Selasa, 29 Agustus 2017.
Baca: Djarot Merasa Aneh Anggaran RPTRA Dimatikan
Djarot menjelaskan e-komponen itu berisikan soal lahan, misalnya, nilai apparisal dan pengukuran. Karena belum diisi, sistem tidak bisa mengakses soal anggaran RPTRA.
"Kemudian Wali Kota rata-rata kesulitan karena jangka waktunya telalu mepet. Terus keputusannya di Badan Anggaran di matiin," jelas Djarot.
Baca: Anggaran RPTRA Hilang, Tim Anies-Sandi Kritisi Djarot
Sebelumnya setiap Wali Kota mendapatkan anggaran Rp50 miliar untuk membebaskan lahan. Namun, sejak dianggarkan hingga kini belum ada anggaran yang dieksekusi.
Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah Tuty Kusumawati mengatakan ke depan anggaran akan dimasukkan ke dalam optimalisasi lahan. "Jadi kita akan pergunakan lahan yang sudah ada untuk RPTRA," tegas Tuti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
