medcom.id, Jakarta: Dihapusnya anggaran untuk penyediaan lahan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di APBD 2017 menjadi sorotan. Juru bicara Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang menuding hilangnya nomenklatur lahan RPTRA akibat tak ada koordinasi.
"Itu tidak benar. Tudingan yang tidak beralasan," ujar Naufal di Jakarta, Senin 28 Agustus 2017.
(Baca juga: Djarot Merasa Aneh Anggaran RPTRA Dimatikan)
Penghapusan nomenklatur lahan RPTRA disebut karena Tim Sinkronisasi Anies-Sandi tidak melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun DPRD DKI Jakarta. Menurut Naufal, tidak ada pembicaraan antara Tim Sinkronisasi dengan SKPD maupun DPRD membahas hal tersebut.
"Jadi kami tidak tahu kenapa bisa hilang. Ini bukti bahwa Gubernur Djarot abai terhadap kerja bawahanya," ketus Naufal.
(Baca juga: Pembangunan 100 RPTRA Ditargetkan Selesai Oktober)
Kata Naufal, kurangnya koordinasi justru terjadi antara Djarot dengan bawahannya sehingga kontrol penganggaran menjadi lemah. Ini mengingat hingga saat ini, semuanya masih wewenang SKPD yang berada di bawah kontrol Djarot.
"Pada dasarnya itu tindakan bawahannya. Jadi Djarot perlu bertanya pada dirinya sendiri dan introspeksi, kenapa bisa terjadi?,” tegas Naufal.
medcom.id, Jakarta: Dihapusnya anggaran untuk penyediaan lahan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di APBD 2017 menjadi sorotan. Juru bicara Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang menuding hilangnya nomenklatur lahan RPTRA akibat tak ada koordinasi.
"Itu tidak benar. Tudingan yang tidak beralasan," ujar Naufal di Jakarta, Senin 28 Agustus 2017.
(Baca juga:
Djarot Merasa Aneh Anggaran RPTRA Dimatikan)
Penghapusan nomenklatur lahan RPTRA disebut karena Tim Sinkronisasi Anies-Sandi tidak melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun DPRD DKI Jakarta. Menurut Naufal, tidak ada pembicaraan antara Tim Sinkronisasi dengan SKPD maupun DPRD membahas hal tersebut.
"Jadi kami tidak tahu kenapa bisa hilang. Ini bukti bahwa Gubernur Djarot abai terhadap kerja bawahanya," ketus Naufal.
(Baca juga:
Pembangunan 100 RPTRA Ditargetkan Selesai Oktober)
Kata Naufal, kurangnya koordinasi justru terjadi antara Djarot dengan bawahannya sehingga kontrol penganggaran menjadi lemah. Ini mengingat hingga saat ini, semuanya masih wewenang SKPD yang berada di bawah kontrol Djarot.
"Pada dasarnya itu tindakan bawahannya. Jadi Djarot perlu bertanya pada dirinya sendiri dan introspeksi, kenapa bisa terjadi?,” tegas Naufal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)
