DKI Raih WTP Meski Kasus Sumber Waras Belum Tuntas
Area luar Rumah Sakit Umum Sumber Waras di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Selasa (30/5). MI/Susanto.
Jakarta: Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak lantas membuat Pemprov DKI Jakarta lepas dari pekerja rumah. BPK meminta Pemprov menindaklanjuti pencatatan sejumlah aset, terlebih tanah.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Zainal mengatakan, telah menindaklanjuti pencatatan aset lahan di Cengkareng, Jakarta Barat dan polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Pencatatan aset tersebut sudah jelas meski persoalan hukumnya belum selesai.

"Makanya Dinas Perumahan mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga, sehingga aset itu tetap tercatat di Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan (DKPKP). Jadi ada dasar pencatatannya," jelas Zainal ketika dihubungi, Jakarta, Senin 28 Mei 2018.


Baca: DKI Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Zainal menjelaskan, lahan Cengkareng telah tercatat sebagai aset milik DKPKP. Sementara Dinas Perumahan, yang menjadi pembeli lahan saat itu telah melayangkan gugatan hukum atas jual-beli tanah kepada pihak ketiga.

Meski gugatan masih diproses namun tak mempengaruhi penilaian BPK terhadap Pemprov DKI Jakarta. "Tetap nanti akan disesuaikan (status tindaklanjutnya). Penyelesaiannya secara hukum pasti ada. Cuma secara akuntansi pencatatannya sudah bisa dibenahi," jelas Zainal.

Pada tahun 2017 lalu Pemprov DKI Jakarta gagal meraih WTP lantaran terbentur kasus lahan Cengkareng, Jakarta Barat. Padahal lahan tersebut telah tercatat sebagai aset milik DKPKP.

Kasus Sumber Waras juga menjadi sandungan Pemprov dalam meraih WTP saat itu. BPK menilai Pemprov DKI kelebihan membayar Rp191 miliar atas pembelian lahan yang terletak di Kiyai Tapa itu.

Atas temuan tersebut, Pemprov DKI memasukkan kelebihan pembayaran Rp191 miliar itu sebagai piutang yang harus terus ditagih kepada Yayasan Sumber Waras. Hingga saat ini, pihak yayasan masih belum mau membayar uang tersebut.

"Kita tagih terus. Makanya kita mau cari gimana teknisnya, apa harus ke pengadilan lagi. Ini belum diputuskan," pungkas Zainal.

Baca: Jokowi hingga Djarot Dianggap Berjasa dalam WTP DKI



(DEN)