DKI Kembali Raih Opini WTP dari BPK
Gedung Balai Kota DKI. (Foto jakarta.go.id)
Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta tahun 2017. LHP LKPD dari BPK RI itu dibacakan saat Rapat Paripurna istimewa di Gedung DPRD DKI Jakarta.
 
Anggota V BPK Isma Yatun mengatakan predikat opini WTP bukan jaminan tidak adanya pelanggaran atau fraud di kemudian hari. Pemberian opini WTP lantaran Pemprov DKI telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, seperti pembentukan Badan Pengelola Aset Daerah dan kegiatan inventarisasi aset tetap.
 
"Lalu, perbaikan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) agar lebih informatif. Menelusuri, dan mengoreksi catatan-catatan aset yang belum valid," kata Isma di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 28 Mei 2018.

Baca: Ahok Anggap Wajar Laporan Keuangan DKI Berpredikat WDP

Selain itu, Pemprov juga telah menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait nilai aset yang belum wajar serta melakukan proses penyempurnaan atas sistem informasi aset tetap. Pemprov DKI Jakarta juga selalu memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan termasuk pengelolaan barang milik daerah.
 
"Atas dasar itu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017," tegas dia.
 
Isma berharap LKPD yang telah diaudit tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban, melainkan untuk pengambilan keputusan keuangan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku senang atas opini yang diraih.
 
"Hasil audit BPK RI ini adalah kebahagiaan tersendiri bagi kita semuanya. Karena usaha selama ini dilakukan secara all out. Dilakukan oelh tim khusus dengan program road to WTP yang dipimpin langsung oleh Pak Wagub Sandiaga," pungkas dia.
 
Selama empat tahun belakangan, Pemprov DKI Jakarta selalu mendapatkan opini Wajar Danpa Pengecualian (WDP). Predikat ini diberikan lantaran banyak aset yang tercatat di dua SKPD.




(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id