Sandi Tepis Sindiran Jokowi Berobat di DKI Mahal
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno - Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menepis sindiran Presiden Joko Widodo terkait mahalnya biaya pengobatan rumah sakit di Jakarta. Sandi mengklaim, biaya pengobatan di DKI menurun setelah Pemprov mengalokasikan pos anggaran untuk kesehatan sebanyak 17 persen dari total APBD.

"Alhamdulillah DKI kemarin mendapat penghargaan sebagai satu dari tiga provinsi yang sudah Universal Health Coverage," ujar Sandi di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018.

Menurut Sandi, kesehatan merupakan salah satu pos anggaran terbesar dari total APBD. Dari anggaran itu, Pemprov DKI ingin merancang program-program kesehatan yang promotif dan juga preventif.


"Bukan lagi kuratif dan rehabilitatif. Kita ingin menciptakan lapangan kerja di bidang kesehatan. Dan ini nanti pada akhirnya akan menurunkan beban kepada pemerintah untuk biaya kesehatan," tegasnya.

(Baca juga: Jokowi Berharap JKN-KIS tak Sampai Digunakan)

Dia mengakui, saat ini Pemprov DKI masih menggunakan anggaran kesehatan untuk membuat kegiatan-kegiatan yang kuratif dan rehabilitatif. Sandi ingin agar kegiatan di bidang kesehatan menjadi promotif dan preventif agar biaya kesehatan menurun signifikan.

Di sisi lain, kata dia, program OK Ocare juga mampu menekan biaya kesehatan. Sandi menjelaskan, program OK Ocare bisa mempercepat pengimplementasian kegiatan-kegiatan promotif dan preventif yang bisa didorong dari lingkup kelurahan. 

"Kita sekarang sudah punya puskesmas di level kelurahan. Itu yang nanti kita harapkan akan menurunkan biaya kesehatan," pungkas Sandi.

Pada acara silahturahmi dengan para penerima JKN-KIS di Istana Negara kemarin, Jokowi menyebut banyak pasien rumah sakit di Jakarta harus menanggung biaya pengobatan cukup mahal. Di rumah sakit Jakarta Pusat, misalnya, pasien berobat hingga Rp356 juta.

Mahalnya biaya pengobatan juga ditemukan di kota lainnya seperti Karanganyar, Jawa Tengah yang mencapai hingga Rp1,98 miliar. Di Denpasar, pemerintah juga menanggung biaya pengobatan pasien hingga Rp467 juta.
 



(REN)