Tawuran menjadi salah satu kerawanan sosial di Ibu Kota. Foto: Antara/Ridwan
Tawuran menjadi salah satu kerawanan sosial di Ibu Kota. Foto: Antara/Ridwan

Forum Kewaspadaan Masyarakat jadi Intelijen Pemda di Tingkat Kelurahan

Fauzan Hilal • 17 November 2017 20:11
Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki intelijen yang berada di tengah masyarakat. Mereka tergabung dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang tersebar di lima kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
 
Wakil Ketua FKDM Budi Siswanto mengatakan, tingginya resistensi kerawanan sosial di Ibu Kota seperti tawuran menjadi perhatian khusus Pemprov DKI. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat yang terlatih untuk mengantisipasi hal tersebut.
 
Baca: Menguak Pemicu Tawuran di Ibu Kota

Budi menjelaskan, FKDM merupakan lembaga plat merah yang keberadaannya diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.12 Tahun 2016 tentang kewaspadaan dini masyarakat di daerah.
 
Regulasi tersebut dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI No.2.771 Tahun 2014 tentang Pengukuhan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat provinsi, kota dan kabupaten di DKI Jakarta.
 
Budi mengatakan, seluruh anggota FKDM memiliki tugas intelijen yang memberikan informasi ke Pemprov DKI dan gubernur DKI. Sehingga tidak heran bila perherakan dan kinerja seluruh personel FKDM seperti tidak terlihat.
 
“Kita kerja intelijen. Menjaring, menampung, melakukan koordinasi dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat. Sehingga potensi ancaman keamanan, gejala, peristiwa dapat dicegah," kata Budi,  Jumat, 17 November 2017.
 
Terkait adanya desakan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengevaluasi anggaran FKDM, Budi menjelaskan, semua merupakan kewenangan Badan Kesbangpol DKI melalui bidang kewaspadaan. Pihaknya tidak pernah mengusulkan.
 
Baca: Banyak Pemuda Penganggur Penyebab di Tanah Tinggi Rawan Tawuran
 
Budi mengungkapkan FKDM DKI memiliki 3.870 personel yang disebar ke penjuru Ibu Kota. Mulai dari tingkat provinsi hingga kelurahan. Mereka digaji Pemerintah DKI. Dana yang dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2018 sebesar Rp2,2 miliar.
 
“Soal anggaran kami tidak pernah mengusulkan. Itu sepenuhnya kewenangan Badan Kesbangpol DKI melalui bidang kewaspadaan. Kami hanya menjalankan tugas di lapangan,” kata Budi.
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(FZN)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan