Menilik Efektivitas Integrasi Transportasi Ibu Kota

Jakarta: Integrasi transportasi publik di DKI semakin terasa mengurangi kemacetan. Ide Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang dimulai pada awal 2017 efektif 'mengurai' sesaknya jalanan Jakarta. Meski tak menyasar volume pengendara mobil pribadi secara langsung, program tersebut membuat betah warga DKI menumpang angkutan umum. Integrasi dimulai dari pembauran penumpang bus TransJakarta dengan angkutan kota (angkot) Koperasi Wahana Kalpika (KWK). Penumpang TransJakarta dengan kartu pelanggan bisa sesuka hati meneruskan perjalanan dengan angkot KWK tanpa dipungut biaya. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambah kapasitas integrasi transportasi dengan menggandeng Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) dan Bus MetroMini. Dalam integrasi ini, penumpang dikenakan biaya Rp5.000 untuk satu kali perjalanan. Di era Anies Baswedan pula, integrasi transportasi di Jakarta meluas, tak hanya melibatkan bus namun juga angkutan berbasis rel. Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL) Commuterline, dan Kereta Api Indonesia (KAI) Bandara dilibatkan. Integrasi juga menjamah sistem pembayaran angkutan di Jakarta.  Baca: TransJakarta Sediakan Layanan Gratis Alternatif Stasiun Tanah Abang Transaksi elektronik dikedepankan. Mulai dari BRIZZI, e-Money Mandiri, JackCard, Gopay, Ovo, dan Link bisa digunakan hampir di semua angkutan umum.  Pemprov DKI Jakarta mengintegrasikan transportasi agar masyarakat mudah berpindah antarmoda. Dengan begitu, masyarakat nyaman dengan angkutan umum dan beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal. Pengalihan itu terbukti efektif, khususnya akhir-akhir ini. Data indeks kemacetan Jakarta pada 13-19 April 2021, rata-rata berada di angka 26 persen. Sementara itu, indeks kemacetan pekan sebelumnya, yaitu 6-12 April 2021 sebanyak 46 persen.  Sedangkan, pada 8 Juni 2020, persentase kemacetan 47 persen. Kemacetan paling tinggi terjadi pukul 18.00 WIB 12 Juni 2019, dengan persentase kemacetan mencapai 98 persen.  Arus lalu lintas selalu padat bahkan tidak bergerak pada jam pulang kerja di sejumlah ruas jalan Ibu Kota kala itu. Jalanan dipenuhi kendaraan baik sepeda motor, angkutan umum, dan mobil pribadi. Pemprov DKI Jakarta membangun MRT Jakarta bekerja sama dengan perusahaan Jepang. Kereta canggih itu diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2019. Membuktikan nyamannya integrasi antarmoda Medcom.id mencoba merasakan integrasi transportasi di Ibu Kota. Perjalanan dimulai dengan menumpang angkot dari Kebagusan, Jakarta Selatan, menuju stasiun MRT Fatmawati, Jakarta Selatan sekitar pukul 09.30 WIB pada Sabtu, 22 Mei 2021. Ada dua jenis angkot di Ibu Kota, yakni reguler dan angkot terdaftar di PT Jak Lingko Indonesia yang dikenal dengan sebutan Mikrotrans. Jak Lingko merupakan sistem transportasi yang terintegrasi, baik rute, manajemen, dan pembayaran.     Medcom.id menumpangi Mikrotrans dalam perjalanan ke stasiun MRT Fatmawati. Alat pembayaran moda terintegrasi cukup menarik perhatian, karena saldo tak berkurang ketika kita menempelkan kartu pembayaran elektronik. Menurut sopir Mikrotrans, Dadang Choeruman, pembebasan biaya itu merupakan kebijakan Gubernur Anies. Hal itu sebagai upaya menarik masyarakat menggunakan angkutan umum. Tarif Mikrotrans Rp0 telah berjalan dua tahun belakangan.  "Sudah dua tahun nih, ibu-ibu kalau naik selalu nanya kapan bayarnya?, mudah-mudahan seterusnya (gratis), daripada dikorupsi saya bilang ke ibu itu," kata Dadang kepada Medcom.id, Sabtu, 22 Mei 2021. Meski gratis, Dadang tidak khawatir dengan pemasukannya. Sebab, dia mendapat gaji Rp4,2 juta setiap bulannya.  "Saya bersyukur sekali ya, karena kalau angkot biasa kasihan suka mengeluh karena kadang hanya dapat Rp20 ribu sehari saat pandemi covid-19 ini," ujar Dadang. Mobil bergerak melaju hingga ke lampu merah dekat Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Kemudian, Medcom.id melanjutkan perjalanan menggunakan angkot 61.  Angkot ini tidak terdaftar di Jak Lingko, pembayaran menggunakan uang tunai Rp3.000. Perjalanan dilanjutkan dengan turun di perempatan Cilandak, Jakarta Selatan, berjalan kaki menuju ke halte Ampera arah Fatmawati untuk menumpang bus TransJakarta. Selang beberapa menit, melintas bus TransJakarta dan berhenti di halte tempat menurunkan dan menaikkan penumpang itu. Medcom.id membayar Rp3.500 menggunakan uang elektronik dengan menempelkan e-Money pada mesin di samping tempat duduk sopir. Di masa pandemi covid-19, angkutan kota seperti TransJakarta menerapkan protokol kesehatan sesuai perintah Gubernur Anies Baswedan. Contohnya, pembatasan kapasitas penumpang dan kebijakan jaga jarak.     Medcom.id berdiri di ruang penumpang karena tempat duduk yang terbatas. Meski berdiri, suasana bus TransJakarta kondusif, karena jumlah penumpang dibatasi. Tiba di stasiun MRT Fatmawati, langsung bergegas naik eskalator. Udara sejuk dari pendingin ruangan menyapa. Suhu badan berubah drastis, dari yang semula panas akibat terik matahari.   Kemudian, menuju pintu masuk sambil melihat bangunan stasiun MRT yang elok dipandang. Begitu tiba di pintu masuk, petugas keamanan memeriksa suhu tubuh dan mengecek barang bawaan. Petugas mempersilakan penumpang masuk usai suhu tubuh dipastikan normal.  Medcom.id menempelkan kartu e-Money di mesin pintu otomatis. Saldo uang elektronik akan berkurang setelah tap out di stasiun tujuan.  Salah satu penumpang, Diana, mengaku betah menggunakan MRT dalam aktivitas sehari-hari. Perempuan berhijab dengan tujuan destinasi Stasiun MRT Benhil itu menyebut moda raya terpadu tak hanya menyuguhkan kecepatan perjalanan, namun juga keelokan fasilitasnya. "Bersih dan enggak ramai seperti kereta biasa. Sehari-hari saya kerja naik MRT," kata Diana.  Namun, Diana mengaku belum terlalu merasakan fisik integerasi moda transportasi di Jakarta. Sebab, dia selalu menggunakan ojek online dari rumah yang berada di Cinere, Depok, Jawa Barat, menuju stasiun MRT Fatmawati.  Begitu sebaliknya, dia juga menggunakan ojek online dari kantornya yang berada di kawasan Benhil, Jakarta Pusat, menuju MRT Benhil. Dia menyebut ojek online mudah ditemukan dan tidak menyita banyak waktu.  "Lokasi MRT memang susah menjangkaunya dari rumah saya, karena di tempat tinggal saya tidak ada bus TransJakarta yang lewat. Angkot Jak Lingko ada, tapi saya tidak mau naik angkot karena ingin lebih cepat," bebernya.    Setelah berbincang-bincang, MRT tiba di Bundaran HI. Biaya penggunaan MRT dari Stasiun Fatmawati menuju Stasiun Bundaran HI adalah Rp13.000, sesuai tarif yang ditetapkan PT MRT Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta.  Medcom.id menuju pintu keluar arah Kebon Kacang, tepat di depan halte bus TransJakarta Bundaran HI. Saat berjalan menuju pintu keluar, terdapat layar di dinding sebelah kanan yang menyita perhatian setiap pengguna MRT.  Layar persegi panjang itu memperlihatkan peta integrasi transportasi. Pengguna MRT dapat menyentuh layar untuk memperbesar dan memperkecil, untuk melihat jelas rute integrasi transportasi. Peta itu menyuguhkan bermacam moda transportasi yang dapat ditumpangi di sekitar stasiun MRT.  Medcom.id menyapa seorang penumpang MRT, Linda dan berbincang-bincang terkait kereta cepat itu. Dia mengapresiasi Pemprov DKI yang membangun kereta bawah tanah tersebut. Linda menilai kehadiran MRT membantu warga Jakarta sampai di tempat tujuan dengan cepat. Apalagi, kawasan integrasi transportasi di Dukuh Atas, Menteng, Jakarta Pusat, telah dibangun. "Jadi dekat banget, tinggal jalan kaki dari stasiun kereta api Sudirman ke MRT. Banyak juga pilihan busway atau kopaja menuju kantor saya di daerah Blok M (Jakarta Selatan)," ungkapnya.  Kawasan Berorientasi Transit di Dukuh Atas Gubernur Anies Baswedan meresmikan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) di Dukuh Atas, Jakarta Pusat pada Selasa, 30 April 2019. Fasilitas itu diharapkan mempermudah akses masyarakat berpindah moda angkutan massal. Terowongan di Jalan Kendal, Sudirman, Jakarta Pusat, yang dahulunya digunakan untuk putar balik kendaraan, berubah menjadi taman dan pedestrian. Area itu 100 persen diperuntukkan bagi pejalan kaki.  Ada beberapa moda transportasi massal terintegrasi di Kawasan Dukuh Atas. Moda tersebut ialah MRT, KRL, KA Bandara, TransJakarta, dan bus dalam kota. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menargetkan pembangunan 47 TOD serupa. Ini dilakukan untuk memaksimalisasi penggunaan angkutan umum massal yang terintergrasi seperti Bus Rapid Transit (BRT), MRT, dan LRT. Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menyambut positif pembangunan kawasan integrasi transportasi pertama di Dukuh Atas. Dia meminta BPTJ segera merealisasikan penambahan kawasan TOD.  "Saya berharap nanti stasiun-stasiun LRT Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi) menjadi daerah TOD," kata dia. Integrasi Transportasi Perlu Penyempurnaan Djoko Setijowarno menyebut sebagian besar transportasi telah terintegrasi saat ini. Menurutnya ada empat macam integrasi, yaitu fisik, jadwal, sistem pembayaran, dan pelayanan. Namun, integrasi masih butuh pengembangan. "Saat ini sistem pembayaran dengan satu tiket untuk semua layanan yang belum ada. Sekarang dalam proses pengerjaan," kata Djoko. Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menyebut kondisi transportasi massal baru menuju ke arah integrasi yang baik. Dia memiliki sejumlah catatan pembenahan agar masyarakat benar-benar merasakan kenyamanan saat menggunakan transportasi di Ibu Kota. Pertama, melakukan integrasi sistem dengan pembayaran satu tiket untuk semua angkutan perjalanan dalam kota Jakarta. Bahkan hingga menyasar ke ojek online. "Antara bus TransJakarta, MRT, LRT, angkutan pengumpan (angkot, ojek online)," ujar Nirwono.  Kedua, meremajakan atau penyatuan manajemen seluruh angkutan umum. Baik angkot, mikrolet, metromini, kopaja, koantas, dan lainnya.  Ketiga, bekerja sama dengan pengelola ojek online baik Gojek maupun Grab. Ojek online yang beroperasi di Jakarta itu merupakan angkutan pengumpan terusan. "Jadi sebaiknya ke depan dapat dilakukan satu tiket satu perjalanan," ucap Nirwono. Keempat, integrasi jalur pejalan kaki. Seperti trotoar, jembatan penyeberangan orang (JPO), halte dan stasiun. Kemudian, integrasi infrastruktur pesepeda dengan menyediakan jalur sepeda, parkir, ruang ganti, dan sepeda sewa.       Penataan Ulang Rute Angkutan Umum Nirwono meminta Pemprov DKI Jakarta menata ulang rute transportasi massal saat ini. Menurut dia, rute angkutan umum tumpang tindih dengan rencana pengembangan transportasi 20 tahun ke depan sesuai rencana induk transportasi DKI Jakarta.  "Tumpang tindih itu, misal rute MRT dan bus TransJakarta dengan angkot,mikrolet, metromini, kopaja, koantas, bima yang searah. Seperti rute Blok M-Pondok Labu," beber Nirwono. Terakhir, Nirwono meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan harmonisasi rencana induk transportasi menyesuaikan rencana tata ruang kota. Seperti, rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL), serta panduan rancang kota (PRK). "Termasuk rencana penyediaan hunian vertikal, seperti rumah susun, flat, dan apartemen dalam peremajaan kawasan atau pembangunan TOD di sekitar simpul-simpul transportasi massal," ujar Nirwono.