Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Dewan Pengupahan Nasional Tolak SK Anies Soal UMP DKI Naik 5,1%

Hilda Julaika • 28 Desember 2021 10:09
Jakarta: Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas) menolak revisi upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 menjadi 5,1 persen berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP. SK ini diputuskan pada 16 Desember 2021.
 
"Kami sebagai pelaku pengusaha akan patuh dan taat atas peraturan yang ada dan perlu kami sampaikan sekali lagi pengusaha akan jalankan peraturan atau putusan Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan) yang di tetapkan pada 21 November 2021," kata Wakil Ketua Dapenas, Adi Mahfudz, dalam keterangan tertulis, Selasa, 28 Desember 2021.
 
Menurut dia, penaikan upah 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 bukan keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov), melainkan Anies Baswedan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanahkan gubernur menetapkan UMP. UMP DKI sudah ditetapkan paling lambat 21 November dengan besaran Rp.4.453.935.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pak Anies Baswedan sudah menetapkan UMP lagi jilid kedua. Ini jelas tidak baik untuk memberikan ketaatan kepada masyarakat terhadap kepatuhan dan kepastian hukum di Indonesia," jelas dia.
 
Baca: Benang Kusut Formula E dan Tawar-menawar UMP DKI
 
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan SK Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP yang diputuskan pada 16 Desember 2021. SK tersebut diserahkan kepada Komisi B DPRD DKI, Senin, 27 Desember 2021. 
 
Dalam SK tersebut, Anies Baswedan menetapkan UMP DKI Jakarta 2022 senilai Rp4.641.854 per bulan yang terhitung sejak 1 Januari 2022. Pada putusan kedua disebutkan UMP DKI berlaku bagi buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. 
 
Dalam putusan ketiga disebutkan pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. Pada putusan keempat disebut pengusaha akan dikenakan sanksi jika membayar upah lebih rendah dari UMP yang ditetapkan.
 
SK tersebut diklaim mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional agar menjaga daya beli masyarakat atau buruh. Hal ini disebut untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif