Alasan MUI DKI Bentuk Cyber Army, Lawan Buzzer Hingga Bela Anies?

Jakarta: Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta Munahar Muchtar berencana membentuk cyber army untuk melawan buzzer yang menyerang ulama. Menurutnya, banyak berita bohong atau hoaks yang beredar di media sosial berpotensi memecah belah umat Islam.  "Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama," kata Munahar Muchtar dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu, 21 November 2021. MUI DKI berharap cyber army dapat melawan para buzzer yang meresahkan umat Islam. "MUI tidak usah takut untuk katakan yang haq itu haq. Saya punya prinsip kalau berkaitan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada tawar-menawar bagi saya," tegas Munahar.  Cyber Army untuk bela Anies? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo. Munahar membantah wacana pembentukan cyber army itu khusus untuk menbela dan melindungi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pembentukan cyber army demi melindungi tokoh-tokoh yang berjasa bagi kemajuan Ibu Kota, bukan hanya Anies.  "Enggak (khusus membela Anies), siapapun yang membawa Jakarta menjadi lebih baik tentu kita dukung," ujar dia.  Tim khusus siber itu akan meluruskan hoaks yang dibuat para buzzer tentang Anies. Menurutnya, Anies sudah bekerja keras demi kepentingan masyarakat Jakarta. Jika ada buzzer yang menyerang Anies, nantinya cyber army akan mengangkat keberhasilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.  "Beliau (Anies) ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI Jakarta," jelas Munahar.  Cyber Army tak terkait dana hibah Munahar menegaskan pembentukan cyber army tidak terkait dana hibah Rp10,6 miliar dari Pemprov DKI Jakarta. Munahar menjelaskan anggaran itu tidak digunakan untuk mendanai pasukan siber.  Dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai program kerja serta kegiatan operasional MUI. Sebagai informasi, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Rp10,6 miliar untuk MUI DKI.  Angka tersebut lebih besar ketimbang organisasi Islam lainnya, seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang mendapat RP5 miliar, dan Muhammadiyah Rp4 miliar. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut perbedaan alokasi anggaran karena MUI merupakan organisasi Islam terbesar.  "MUI adalah induk ormas Islam yang membawahi dan menaungi banyak sekali ormas Islam di DKI Jakarta," jelas Riza.  Baca: MUI DIminta Selektif Merekrut Anggota di Komisi Fatwa dan Keuangan