Jakarta: Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total dinilai tepat. Apalagi, kasus virus korona (covid-19) di DKI Jakarta terus meroket dalam empat hari terakhir.
"Karena sudah merah di kota-kota di DKI Jakarta maka perlu dilakukan pembatasan yang lebih ketat," kata juru bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 10 September 2020.
Kalau perlu, kata Wiku, DKI juga memberikan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). Aturan ini bisa diberlakukan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
"Kalau ini bisa dilakukan maka informasi dan datanya bisa lebih spesifik untuk daerah-daerah tertentu dengan pencatatan lebih baik sehingga penanganan kasus termasuk testing dan tracking bisa dilakukan dengan lebih agresif lagi," kata dia.
Baca: Legislator PSI Kritik 2 Kebijakan Ngawur Anies Saat PSBB Transisi
Menurut Wiku, pemberlakuan PSBB total merupakan lima tahap prinsip pembukaan suatu sektor. Sebelumnya membuka sektor harus melalui evaluasi.
"Sebelum sektor dibuka harus lihat waktu yang tepat, cari prioritas, dan koordinasi dengan pusat. Terakhir adalah monitoring dan evaluasi," jelas Wiku.
Dia menilai keputusan DKI telah melalui proses yang benar. Wiku berharap PSBB total bisa menekan angka penyebaran covid-19 di Ibu Kota secara signifikan.
"Agar kondisi bisa terkendali tentunya perlu partisipasi dari masyarakat. Agar ketersediaan tempat tidur dari ruang isolasi bisa kita kendalikan dengan baik apabila proses preventif dan promotif dari masyarakat dilakukan," ujarnya.
Jakarta: Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total dinilai tepat. Apalagi, kasus
virus korona (covid-19) di DKI Jakarta terus meroket dalam empat hari terakhir.
"Karena sudah merah di kota-kota di DKI Jakarta maka perlu dilakukan pembatasan yang lebih ketat," kata juru bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 10 September 2020.
Kalau perlu, kata Wiku, DKI juga memberikan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). Aturan ini bisa diberlakukan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
"Kalau ini bisa dilakukan maka informasi dan datanya bisa lebih spesifik untuk daerah-daerah tertentu dengan pencatatan lebih baik sehingga penanganan kasus termasuk testing dan
tracking bisa dilakukan dengan lebih agresif lagi," kata dia.
Baca:
Legislator PSI Kritik 2 Kebijakan Ngawur Anies Saat PSBB Transisi
Menurut Wiku, pemberlakuan PSBB total merupakan lima tahap prinsip pembukaan suatu sektor. Sebelumnya membuka sektor harus melalui evaluasi.
"Sebelum sektor dibuka harus lihat waktu yang tepat, cari prioritas, dan koordinasi dengan pusat. Terakhir adalah monitoring dan evaluasi," jelas Wiku.
Dia menilai keputusan DKI telah melalui proses yang benar. Wiku berharap PSBB total bisa menekan angka penyebaran
covid-19 di Ibu Kota secara signifikan.
"Agar kondisi bisa terkendali tentunya perlu partisipasi dari masyarakat. Agar ketersediaan tempat tidur dari ruang isolasi bisa kita kendalikan dengan baik apabila proses preventif dan promotif dari masyarakat dilakukan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
