Legislator PSI Kritik 2 Kebijakan Ngawur Anies Saat PSBB Transisi

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta tidak membuat kebijakan kontraproduktif untuk mengendalikan virus korona (covid-19). Kebijakan ngawur akan memperparah kasus covid-19 di Ibu Kota. "Harus sadar bahwa belakangan ini mereka (Pemprov DKI) membuat kebijakan yang kontraproduktif di masa PSBB Transisi," kata Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI, Idris Ahmad, saat dihubungi, Kamis, 10 September 2020. Idris mencontohkan kebijakan DKI yang sembarangan. Salah satunya kebijakan ganjil genap dan kebijakan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB). Dua kebijakan itu dinilai rawan menimbulkan kerumunan. "Yang berpotensi meningkatkan penularan," ujar anggota Komisi E DPRD DKI itu. Idris menilai dua kebijakan itu membuat masyarakat mengendurkan kewaspadaan. Sehingga mereka tetap beraktivitas di luar rumah bahkan berkerumun. Kebijakan Pemprov DKI, kata Idris, harus dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas. Supaya pelanggar protokol kesehatan kapok dan memilikin kesadaran untuk menekan penyebaran covid-19. Baca: PSBB Total Lagi, Legislator PSI Kritik Stagnannya Kapasitas Tes Covid-19 Menurut Idris, penerapan sanksi selama ini belum optimal. Apalagi, pencatatan pelanggaran masih dilakukan manual di jalanan Ibu Kota. "Razia dan penindakan belum menyentuh kampung yang justru terjadi banyak pelanggaran," ujar dia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total pada Senin, 14 September 2020. Alasannya, kapasitas tempat tidur isolasi pasien virus korona semakin menipis.   Saat ini terdapat 4.053 tempat tidur isolasi dengan persentase pemakaian sebesar 77 persen. Sedangkan, jumlah tempat tidur ICU sebanyak 528, persentase pemakaian sebesar 83 persen. Data ini diambil dari 67 rumah sakit (RS) rujukan pada Minggu, 6 September 2020.