Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didesak meningkatkan kapasitas tes virus korona (covid-19). Peningkatan tes cepat covid-19 penting agar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total efektif.
"Kapasitas tes Pemprov DKI masih stagnan belum bisa mencapai 10 ribu tes per hari. Harus ditingkatkan lagi kapasitas tesnya," kata Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI, Idris Ahmad, saat dihubungi, Kamis, 10 September 2020.
Idris mengusulkan Pemprov DKI menggandeng laboratorium swasta. Sehingga, kapasitas tes dan pemeriksaan spesimen bisa lebih masif.
Di sisi lain, kata dia, Pemprov DKI juga harus meningkatkan tracing kontak. Menurutnya, saat ini tracing kontak di DKI baru enam orang per satu kasus.
"Kami meminta minimal 20 orang di-tracing setiap kasus positif covid-19," tegas dia.
Baca: Penerapan Kembali PSBB Total Cermin Gagalnya PSBB Transisi
Anggota Komisi E DPRD DKI itu memahami fasilitas kesehatan di DKI semakin menipis. Idris mengusulkan Pemprov DKI untuk memanfaatkan rumah susun (rusun) yang masih belum ditempati sebagai ruang isolasi terpadu.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB total pada Senin, 14 September 2020. Alasannya, kapasitas tempat tidur isolasi pasien virus korona (covid-19) semakin menipis.
Saat ini terdapat 4.053 tempat tidur isolasi dengan persentase pemakaian sebesar 77 persen. Sedangkan, jumlah tempat tidur ICU sebanyak 528, persentase pemakaian sebesar 83 persen. Data ini diambil dari 67 rumah sakit (RS) rujukan pada Minggu, 6 September 2020.
"Data yang kita miliki, 17 September tempat tidur yang kita miliki akan penuh dan habis itu tak mampu menampung lagi," kata Anies dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu, 9 September 2020.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didesak meningkatkan kapasitas tes
virus korona (covid-19). Peningkatan tes cepat covid-19 penting agar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total efektif.
"Kapasitas tes Pemprov DKI masih stagnan belum bisa mencapai 10 ribu tes per hari. Harus ditingkatkan lagi kapasitas tesnya," kata Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI, Idris Ahmad, saat dihubungi, Kamis, 10 September 2020.
Idris mengusulkan Pemprov DKI menggandeng laboratorium swasta. Sehingga, kapasitas tes dan pemeriksaan spesimen bisa lebih masif.
Di sisi lain, kata dia, Pemprov DKI juga harus meningkatkan
tracing kontak. Menurutnya, saat ini
tracing kontak di DKI baru enam orang per satu kasus.
"Kami meminta minimal 20 orang di-
tracing setiap kasus positif covid-19," tegas dia.
Baca:
Penerapan Kembali PSBB Total Cermin Gagalnya PSBB Transisi
Anggota Komisi E DPRD DKI itu memahami fasilitas kesehatan di DKI semakin menipis. Idris mengusulkan Pemprov DKI untuk memanfaatkan rumah susun (rusun) yang masih belum ditempati sebagai ruang isolasi terpadu.
Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan memberlakukan PSBB total pada Senin, 14 September 2020. Alasannya, kapasitas tempat tidur isolasi pasien
virus korona (covid-19) semakin menipis.
Saat ini terdapat 4.053 tempat tidur isolasi dengan persentase pemakaian sebesar 77 persen. Sedangkan, jumlah tempat tidur ICU sebanyak 528, persentase pemakaian sebesar 83 persen. Data ini diambil dari 67 rumah sakit (RS) rujukan pada Minggu, 6 September 2020.
"Data yang kita miliki, 17 September tempat tidur yang kita miliki akan penuh dan habis itu tak mampu menampung lagi," kata Anies dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu, 9 September 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)