Penerapan Kembali PSBB Total Cermin Gagalnya PSBB Transisi

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta belajar dari kekurangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Penerapan PSBB total dinilai sebagai bentuk gagalnya PSBB transisi. "Sudah diingatkan supaya hati-hati, cuma tidak juga diperbaiki," kata pengamat kebijakan publik, Azas Tigor Nainggolan, kepada Medcom.id, Kamis, 10 September 2020. Tigor menyebut pengawasan yang tidak ketat menjadi penyebab kasus virus korona (covid-19) terus melonjak. Aparat keamanan diminta lebih tegas dalam mengawasi dan memperingatkan masyarakat. "Kalau aparat kerja tidak akan terjadi seperti ini sehingga jadi fatal sekarang," ujar dia. Tigor meminta Anies mengerahkan jajarannya bekerja lebih serius. Menurut dia, Anies tidak boleh melemparkan kesalahan pada masyarakat. Ketua Forum Warga Kota Jakarta itu juga mendesak DPRD DKI ikut mengawasi kinerja Anies. Peran DPRD DKI penting agar PSBB total betul-betul efektif menekan penyebaran covid-19. Baca: PSBB Total, Anies Minta Masyarakat Disiplin Gunakan Masker     Tigor mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengevaluasi penerapan PSBB di Jakarta. Sebab, Kemenkes yang memberi izin upaya pengendalian virus berbahaya itu. "Kalau memberi izin, dia juga harus diawasi dan dievaluasi. Jangan sembarangan," tegas dia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB total mulai Senin, 14 September 2020. Alasannya, kapasitas tempat tidur isolasi pasien virus korona semakin menipis.   Saat ini terdapat 4.053 tempat tidur isolasi dengan persentase pemakaian sebesar 77 persen. Sedangkan, jumlah tempat tidur ICU sebanyak 528 unit dengan persentase pemakaian sebesar 83 persen. Data ini diambil dari 67 rumah sakit (RS) rujukan pada Minggu, 6 September 2020.   "Pada 17 September, tempat tidur yang kita miliki akan penuh dan habis. Tak mampu menampung lagi," kata Anies dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu, 9 September 2020.