Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai belum maksimal dalam menjalankan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Belum ada tindakan tegas yang diberikan kepada pelanggar PSBB.
"Ini PSBB yang dilakukan tidak maksimal. Sebab tidak ada pemantauan di lapangan yang dilakukan pemerintah melalui Satpol PP dan yang lainnya," Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino di Jakarta, Sabtu, 18 April 2020.
Baca: PSBB di Jakarta Dinilai Terancam Gagal
Menurut Wibi, masih banyak warga yang berkumpul selama masa PSBB ini. Toko juga masih banyak yang buka. Karyawan toko bahkan tidak menggunakan masker saat melayani pelanggan.
Wibi kecewa dengan temuan ini. Dia meminta Pemprov DKI lebih galak dalam menjalankan PSBB agar tidak menjadi sia-sia.
"Pemerintah harusnya tegas. Ini saya lihat melawan korona seperti main-main. Kalau seperti ini, mustahil wabah berbahaya itu dapat segera berlalu," tegas Wibi.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai belum maksimal dalam menjalankan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Belum ada tindakan tegas yang diberikan kepada pelanggar PSBB.
"Ini PSBB yang dilakukan tidak maksimal. Sebab tidak ada pemantauan di lapangan yang dilakukan pemerintah melalui Satpol PP dan yang lainnya," Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino di Jakarta, Sabtu, 18 April 2020.
Baca: PSBB di Jakarta Dinilai Terancam Gagal
Menurut Wibi, masih banyak warga yang berkumpul selama masa PSBB ini. Toko juga masih banyak yang buka. Karyawan toko bahkan tidak menggunakan masker saat melayani pelanggan.
Wibi kecewa dengan temuan ini. Dia meminta Pemprov DKI lebih galak dalam menjalankan PSBB agar tidak menjadi sia-sia.
"Pemerintah harusnya tegas. Ini saya lihat melawan korona seperti main-main. Kalau seperti ini, mustahil wabah berbahaya itu dapat segera berlalu," tegas Wibi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
