medcom.id, Jakarta: Pengamat anggaran politik dan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi tak setuju kalau tunjangan DPRD DKI dinaikan. Menurut dia, kenaikan tunjangan hanya akan menguras APBD.
Sementara itu, alasan Dewan menaikkan tunjangan karena adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Saat ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sedang membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait.
"Melihat peraturan terdahulu atau PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD mencatat bahwa pemberian tunjangan komunikasi intensif masih kecil kelipatannya tapi sudah sangat menganggu fiskal keuangaan daerah, dan juga sangat menguras APBD," kata Uchok saat dihubungi Metrotvnews.com, Rabu 12 Juli 2017.
Dalam PP Nomor 18 Tahun 2017, pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi kemampuan keuangan daerah tinggi paling banyak tujuh kali dari uang representasi ketua DPRD dan anggota DPRD. Semenatar itu, bagi kemampuan keuangan daerah sedang paling banyak lima kali, dan bagi kemampuan keuangan daerah rendah paling banyak tiga kali.
Dalam PP sebelumnya, PP Nomor 21 Tahun 2007, pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi kemampuan keuangan daerah tinggi paling banyak tiga kali dari uang representasi ketua DPRD dan anggota DPRD. Bagi kemampuan keuangan daerah sedang paling banyak dua kali, dan bagi kemampuan keuangan daerah rendah paling banyak sekali.
Baca: Gaji Anggota DPRD DKI Diam-Diam Naik
"Kalau ditetapkan PP 18 tahun 2017 ini, bisa-bisa APBD menuju kebangkrutan. Masa APBD banyak habis diperuntukan untuk gaji dan tunjangan Dewan," tegas Uchok.
Uchok menilai, besarnya tunjangan Dewan tidak disertai dengan kinerjanya. Ia melihat masih banyak anggota DPRD yang bekerja sambil ongkang-ongkang kaki.
Baca: Tunjangan DPRD DKI Bisa Naik 7 Kali Lipat
"Dan mereka tidak mikir dengan kenaikan pendapatan mereka melalui tunjangan hanya mengurangi anggaran, pelayanan semakin minim, kalau bisa tidak ada (kenaikan tunjangan)," ungkap dia.
medcom.id, Jakarta: Pengamat anggaran politik dan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi tak setuju kalau tunjangan DPRD DKI dinaikan. Menurut dia, kenaikan tunjangan hanya akan menguras APBD.
Sementara itu, alasan Dewan menaikkan tunjangan karena adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Saat ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sedang membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait.
"Melihat peraturan terdahulu atau PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD mencatat bahwa pemberian tunjangan komunikasi intensif masih kecil kelipatannya tapi sudah sangat menganggu fiskal keuangaan daerah, dan juga sangat menguras APBD," kata Uchok saat dihubungi Metrotvnews.com, Rabu 12 Juli 2017.
Dalam PP Nomor 18 Tahun 2017, pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi kemampuan keuangan daerah tinggi paling banyak tujuh kali dari uang representasi ketua DPRD dan anggota DPRD. Semenatar itu, bagi kemampuan keuangan daerah sedang paling banyak lima kali, dan bagi kemampuan keuangan daerah rendah paling banyak tiga kali.
Dalam PP sebelumnya, PP Nomor 21 Tahun 2007, pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi kemampuan keuangan daerah tinggi paling banyak tiga kali dari uang representasi ketua DPRD dan anggota DPRD. Bagi kemampuan keuangan daerah sedang paling banyak dua kali, dan bagi kemampuan keuangan daerah rendah paling banyak sekali.
Baca: Gaji Anggota DPRD DKI Diam-Diam Naik
"Kalau ditetapkan PP 18 tahun 2017 ini, bisa-bisa APBD menuju kebangkrutan. Masa APBD banyak habis diperuntukan untuk gaji dan tunjangan Dewan," tegas Uchok.
Uchok menilai, besarnya tunjangan Dewan tidak disertai dengan kinerjanya. Ia melihat masih banyak anggota DPRD yang bekerja sambil ongkang-ongkang kaki.
Baca: Tunjangan DPRD DKI Bisa Naik 7 Kali Lipat
"Dan mereka tidak mikir dengan kenaikan pendapatan mereka melalui tunjangan hanya mengurangi anggaran, pelayanan semakin minim, kalau bisa tidak ada (kenaikan tunjangan)," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
