Jakarta: Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta August Hamongan menduga oknum Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bermain dalam lelang jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini menyebabkan ratusan ASN enggan mengikuti lelang jabatan.
"Sudah kami ingatkan berdasarkan banyaknya pengaduan ASN seolah-olah kelulusan (lelang jabatan) berdasarkan rekomendasi TGUPP," ujar August kepada Medcom.id, Rabu, 12 Mei 2021.
August menyebut kondisi tersebut membuat ASN ragu mengikuti lelang jabatan. Sebab, pelaksanaan lelang jabatan kerap berjalan tidak sesuai ketentuan.
"Masih ada nepotisme bahkan cenderung pengamanan posisi," beber dia.
(Baca: Dalih Pemprov DKI Tak Potong Tunjangan TGUP)
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI membuat formula baru dalam proses lelang jabatan. Setiap tahapan mesti dipastikan berjalan adil dan transparan.
"Termasuk meningkatkan motivasi kerja pelayanan publik, sementara tim inspektorat harus lebih sigap dan tegas menindak ASN yang menyimpangi aturan, melakukan pungutan liar maupun gratifikasi," tutur dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan ASN yang tidak mengikuti seleksi terbuka jabatan eselon II di lapangan upacara, Balai Kota, Jakarta, Senin, 10 Mei 2021. Anies geram melihat anak buahnya tidak melaksanakan instruksinya mengikuti seleksi jabatan eselon II.
Sebanyak 239 pejabat di lingkungan Pemprov DKI tidak ikut seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II. "Malu sesungguhnya kita. Malu kenapa, ada instruksi tidak dilaksanakan," tutur Anies.
Jakarta: Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta August Hamongan menduga oknum Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (
TGUPP) bermain dalam lelang jabatan Aparatur Sipil Negara (
ASN). Hal ini menyebabkan ratusan ASN enggan mengikuti lelang jabatan.
"Sudah kami ingatkan berdasarkan banyaknya pengaduan ASN seolah-olah kelulusan (lelang jabatan) berdasarkan rekomendasi TGUPP," ujar August kepada
Medcom.id, Rabu, 12 Mei 2021.
August menyebut kondisi tersebut membuat ASN ragu mengikuti lelang jabatan. Sebab, pelaksanaan lelang jabatan kerap berjalan tidak sesuai ketentuan.
"Masih ada nepotisme bahkan cenderung pengamanan posisi," beber dia.
(Baca:
Dalih Pemprov DKI Tak Potong Tunjangan TGUP)
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI membuat formula baru dalam proses lelang jabatan. Setiap tahapan mesti dipastikan berjalan adil dan transparan.
"Termasuk meningkatkan motivasi kerja pelayanan publik, sementara tim inspektorat harus lebih sigap dan tegas menindak ASN yang menyimpangi aturan, melakukan pungutan liar maupun gratifikasi," tutur dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan ASN yang tidak mengikuti seleksi terbuka jabatan eselon II di lapangan upacara, Balai Kota, Jakarta, Senin, 10 Mei 2021. Anies geram melihat anak buahnya tidak melaksanakan instruksinya mengikuti seleksi jabatan eselon II.
Sebanyak 239 pejabat di lingkungan Pemprov DKI tidak ikut seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II. "Malu sesungguhnya kita. Malu kenapa, ada instruksi tidak dilaksanakan," tutur Anies.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
