medcom.id, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sepakat dengan Pemprov DKI Jakarta yang mengebut pembangunan hunian vertikal untuk menangani kawasan kumuh. Rumah susun menjadi solusi jitu di tengah keterbatasan lahan.
"Kalau alasannya minimnya lahan harus ke vertikal," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo kepada Metrotvnews.com di Kementerian PUPR, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 8 September 2017.
Namun, ia mengingatkan Pemprov DKI Jakarta bila menata kawasan dengan memindahkan penduduk ke hunian vertikal tak cukup. Pemprov DKI harus mampu memberdayakan masyarakat di sekitarnya.
"Kita ajak untuk merencanakan dan masyarakat melaksanakan dan ikut pemeliharaannya," ujar dia.
Baca: Menengok Kawasan `Busuk` di Pusat Ibu Kota
Hartoyo menekankan, penataan kawasan kumuh di DKI bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Akses air bersih, air minum, dan ruang terbuka hijau wajib hukumnya.
Sementara itu, pengamat tata kota Yayat Supriatna menyebut, setidaknya dibutuhkan 50.000 ribu unit rusun untuk menata kawasan permukiman kumuh di Jakarta. Hal ini perlu diperhatikan karena akses air bersih di kawasan kumuh cukup memperihatinkan.
"Hanya 60 persen warga Ibu Kota yang menikmati akses air bersih," kata Yayat kepada Metrotvnews.com.
medcom.id, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sepakat dengan Pemprov DKI Jakarta yang mengebut pembangunan hunian vertikal untuk menangani kawasan kumuh. Rumah susun menjadi solusi jitu di tengah keterbatasan lahan.
"Kalau alasannya minimnya lahan harus ke vertikal," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo kepada
Metrotvnews.com di Kementerian PUPR, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 8 September 2017.
Namun, ia mengingatkan Pemprov DKI Jakarta bila menata kawasan dengan memindahkan penduduk ke hunian vertikal tak cukup. Pemprov DKI harus mampu memberdayakan masyarakat di sekitarnya.
"Kita ajak untuk merencanakan dan masyarakat melaksanakan dan ikut pemeliharaannya," ujar dia.
Baca: Menengok Kawasan `Busuk` di Pusat Ibu Kota
Hartoyo menekankan, penataan kawasan kumuh di DKI bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Akses air bersih, air minum, dan ruang terbuka hijau wajib hukumnya.
Sementara itu, pengamat tata kota Yayat Supriatna menyebut, setidaknya dibutuhkan 50.000 ribu unit rusun untuk menata kawasan permukiman kumuh di Jakarta. Hal ini perlu diperhatikan karena akses air bersih di kawasan kumuh cukup memperihatinkan.
"Hanya 60 persen warga Ibu Kota yang menikmati akses air bersih," kata Yayat kepada
Metrotvnews.com. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
