Jakarta: Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyalahkan kepala sekolah karena merekrut guru honorer secara maladministrasi yang berujung pada pemberhentian. Pengangkatan guru honorer disebut dilakukan tanpa sepengetahuan Disdik.
"Para kepala sekolah selama ini mengangkat para guru honorer tidak sepengetahuan dari Dinas Pendidikan dan tidak sesuai dengan kebutuhan, pengangkatannya tidak di-publish, dan pengangkatannya subjektivitas," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta, Budi Awaluddin dalam konferensi pers, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2024.
Budi menyebut pihaknya telah mengingatkan seluruh kepala sekolah negeri agar tidak merekrut guru honorer sejak 2017. Meskipun, ia tak menampik salah satu alasan kepala sekolah melakukan perekrutan karena kekurangan guru.
"Ya mungkin bisa karena bisa jadi karena kekurangan guru. Yakan seperti itu. Banyak sih, banyak alasan mereka," terangnya.
Namun, Budi menegaskan prekrutan guru harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Baik melalui seleksi kontrak kerja individu (KKI), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan aparatur sipil negara (ASN).
"Diseleksi oleh Dinas Pendidikan melalui peraturan seleksi yang ketat. Dan ada uji kompetensinya. Dan sesuai ketentuan. Dan gajinya juga sesuai ketentuan," jelasnya.
Saat ini, guru honorer, kata Budi digaji oleh kepala sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan dana tersebut berdasarkan aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak bisa diberikan kepada semua guru.
Ada empat kriteria guru yang mendapat dana BOS. Yaitu guru dengan status nonASN, terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan tidak menerima tunjungan guru.
"Nah dari keempat tersebut ada dua yang tidak dimiliki kan yaitu mereka (guru honorer) tidak terdata dalam data Dapodik dan mereka tidak mempunyai NUPTK," jelasnya.
Persoalan ini pun berbuntut temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada 2023, ada penyimpangan dana BOS. Disdik memutuskan memberhentikan sepihak empat ribu lebih guru honorer.
"Di Jakarta kalau berdasarkan data kami lebih dari 3 ribu-4 ribuan (guru honorer). Karena satu sekolah ada satu dan ada yang dua (guru honorernya)," ujarnya.
Jakarta: Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyalahkan kepala sekolah karena merekrut
guru honorer secara maladministrasi yang berujung pada pemberhentian. Pengangkatan guru honorer disebut dilakukan tanpa sepengetahuan Disdik.
"Para kepala sekolah selama ini mengangkat para guru honorer tidak sepengetahuan dari Dinas Pendidikan dan tidak sesuai dengan kebutuhan, pengangkatannya tidak di-publish, dan pengangkatannya subjektivitas," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta, Budi Awaluddin dalam konferensi pers, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2024.
Budi menyebut pihaknya telah mengingatkan seluruh kepala sekolah negeri agar tidak merekrut
guru honorer sejak 2017. Meskipun, ia tak menampik salah satu alasan kepala sekolah melakukan perekrutan karena kekurangan guru.
"Ya mungkin bisa karena bisa jadi karena kekurangan guru. Yakan seperti itu. Banyak sih, banyak alasan mereka," terangnya.
Namun, Budi menegaskan prekrutan guru harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Baik melalui seleksi kontrak kerja individu (KKI), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan aparatur sipil negara (ASN).
"Diseleksi oleh Dinas Pendidikan melalui peraturan seleksi yang ketat. Dan ada uji kompetensinya. Dan sesuai ketentuan. Dan gajinya juga sesuai ketentuan," jelasnya.
Saat ini, guru honorer, kata Budi digaji oleh kepala sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan dana tersebut berdasarkan aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak bisa diberikan kepada semua guru.
Ada empat kriteria guru yang mendapat dana BOS. Yaitu guru dengan status nonASN, terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan tidak menerima tunjungan guru.
"Nah dari keempat tersebut ada dua yang tidak dimiliki kan yaitu mereka (guru honorer) tidak terdata dalam data Dapodik dan mereka tidak mempunyai NUPTK," jelasnya.
Persoalan ini pun berbuntut temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada 2023, ada penyimpangan dana BOS. Disdik memutuskan memberhentikan sepihak empat ribu lebih
guru honorer.
"Di Jakarta kalau berdasarkan data kami lebih dari 3 ribu-4 ribuan (guru honorer). Karena satu sekolah ada satu dan ada yang dua (guru honorernya)," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
