medcom.id, Jakarta: Penerapan program DP 0% dimungkinkan untuk diterapkan di Jakarta. Asal, ada jaminan dari Pemprov DKI.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta Doni P Joewono, setelah bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta.
“Kalau mau join sama FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) punya (Kementerian) PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), yang dananya pakai APBN,” kata Doni di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 1 November 2017.
Skema kerjasamanya, Doni menyerahkannya pada Pemprov DKI. Yang jelas, lanjut dia, Pemprov DKI hanya mengeluarkan 1 persen dari harga properti senilai Rp345 juta sebagai uang muka.
“Jadi kalau bisa kerjasama sama FLPP hanya ngeluarin uang Rp3,5 juta dikali 50 ribu (orang) cuma Rp167 miliar,” terang Doni.
Baca: Nasib DP 0 Persen dan Penghentian Reklamasi Masih Buram
Tapi jika tidak kerjasama, Pemprov DKI bisa menggunakan skema private dengan swasta. Pemprov DKI bisa mengandalkan BUMD seperti PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo, dan PD Pasar Jaya. "Mereka yang ngerjain nanti tiga BUMD,” ucapnya.
Ketiga BUMD akan mengolah skema kerjasama dengan swasta. Jika sulit direalisasikan, maka Pemprov DKI harus mengeluarkan subsidi dari APBD. Baik lewat kerjasama dengan pemerintah pusat, maupun dengan swasta, Pemprov DKI harus sama-sama menjamin tidak ada pihak yang dirugikan dengan DP 0% ini.
“Istilahnya kamu buat dulu dengan skema swasta, kalau kamu jadi swasta, kamu jual rumah dengan harga Rp350 juta itu laku enggak? Oh enggak bisa pak kalau Rp350 juta saya rugi. Kalau rugi apa yang mau kamu minta dari saya Pemprov DKI? Subsidi, uang muka, suku bunga? Nah itu belum tahu. Masih mentok di situ pembahasannya,” ungkap dia.
medcom.id, Jakarta: Penerapan program DP 0% dimungkinkan untuk diterapkan di Jakarta. Asal, ada jaminan dari Pemprov DKI.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta Doni P Joewono, setelah bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta.
“Kalau mau join sama FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) punya (Kementerian) PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), yang dananya pakai APBN,” kata Doni di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 1 November 2017.
Skema kerjasamanya, Doni menyerahkannya pada Pemprov DKI. Yang jelas, lanjut dia, Pemprov DKI hanya mengeluarkan 1 persen dari harga properti senilai Rp345 juta sebagai uang muka.
“Jadi kalau bisa kerjasama sama FLPP hanya ngeluarin uang Rp3,5 juta dikali 50 ribu (orang) cuma Rp167 miliar,” terang Doni.
Baca: Nasib DP 0 Persen dan Penghentian Reklamasi Masih Buram
Tapi jika tidak kerjasama, Pemprov DKI bisa menggunakan skema private dengan swasta. Pemprov DKI bisa mengandalkan BUMD seperti PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo, dan PD Pasar Jaya. "Mereka yang ngerjain nanti tiga BUMD,” ucapnya.
Ketiga BUMD akan mengolah skema kerjasama dengan swasta. Jika sulit direalisasikan, maka Pemprov DKI harus mengeluarkan subsidi dari APBD. Baik lewat kerjasama dengan pemerintah pusat, maupun dengan swasta, Pemprov DKI harus sama-sama menjamin tidak ada pihak yang dirugikan dengan DP 0% ini.
“Istilahnya kamu buat dulu dengan skema swasta, kalau kamu jadi swasta, kamu jual rumah dengan harga Rp350 juta itu laku enggak? Oh enggak bisa pak kalau Rp350 juta saya rugi. Kalau rugi apa yang mau kamu minta dari saya Pemprov DKI? Subsidi, uang muka, suku bunga? Nah itu belum tahu. Masih mentok di situ pembahasannya,” ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
