DPRD DKI Jakarta Minta Jumlah Tim TGUPP Dipangkas

Jakarta: Jumlah Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dinilai terlalu banyak. Dari yang semula 15 anggota menjadi 73 anggota. Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memangkas tim TGUPP. Menurutnya 15 orang saja cukup. "Kami lihat personil ini terlalu gemuk untuk TGUPP. Sehingga kami dari Komisi C merekomendasikan agar TGUPP dievaluasi," kata Santoso di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 28 November 2017. Ia juga menyarankan agar anggota TGUPP di tingkat kabupaten/kota untuk ditiadakan. Sebab, kabupaten/kota hanya bersifat administratif. "Bahwa Wali Kota adalah pelaksana administrasi gubernur. Sehingga itu tidak diperlukan. Yang diperlukan, yang langsung melekat di tingkat provinsi," ujar dia. Baca: TGUPP Beda dengan Deputi Gubernur Politikus Partai Demokrat ini juga meminta agar Gubernur mengkaji ulang total anggaran TGUPP. Berdasarkan apbd.jakarta.go.id anggaran untuk TGUPP mencapai Rp28.572.315.630 dari yang semula Rp2.348.040.000. Sementara itu, Wakil Ketua Jhony Simanjuntak pun setuju dengan pendapat Santoso. Ia juga menyampaikan kekhawatirannya soal tugas pokok TGUPP. "Kami khawatir mereka nanti malah merecoki kerja SKPD. Sudah ada deputi-deputi gubernur, sudah ada SKPD, dan organisasi birokrasi ini saya yakin dan percaya lebih bisa tegak lurus," ungkapnya Baca: Sandi Sebut 74 Anggota TGUPP Dibutuhkan Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menilai perlu membentuk 74 anggota TGUPP. Sebanyak 74 anggota itu akan dibagi menjadi empat bidang, yakni bidang pesisir pantai utara, ekonomi pembangunan, harmonisasi regulasi, dan pencegahan korupsi. Sandi menuturkan, tim tersebut akan diisi oleh orang-orang ahli di bidang. Salah satunya adalah Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Ozwar Muadzin Mungkasa "Lalu ada  Prof Sutanto dan Pak Syahrul, eselon I. Kami ingin ada analis-analis yang diperlukan dan kita mau TGUPP ini jadi kayak delivery unit-nya kita," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 27 November 2017. Ia menuturkan, seluruh tim bakal melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan menjalankan kebijakan yang akan dikeluarkan Pemprov. Dengan begitu, tidak ada kebijakan yang sembarangan. Sementara empat deputi yang ia miliki tugas berbeda dengan TGUPP. Deputi diperlukan untuk mewakili gubernur dan wakil gubernur di acara-acara protokoler resmi dan luar negeri.