Jakarta: Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta untuk tidak saling menyalahkan dalam pendistribusian bantuan sosial (bansos). Pusat atau daerah diharap saling bersinergi guna mengurangi beban masyarakat di masa pandemi korona.
"Sudahlah, polemik bansos di DKI dihentikan, antara menteri Jokowi dengan Pak Anies, malu sama rakyat. Sekarang saatnya kita bersama-sama membantu rakyat yang sedang kesusahan," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino dalam keterangan tertulis, Sabtu, 9 Mei 2020.
Menurut dia, pendistribusian bansos bukan kompetisi antarkedua pihak. Prioritas saat ini adalah memastikan tak ada warga Jakarta yang kelaparan.
Baca: Kementerian BUMN Salurkan Ribuan Alat Medis ke Jatim
Wibi juga mengakui anggaran di APBD DKI Jakarta mengalami defisit karena menangani covid-19. Dia berterima kasih pemerintah pusat mau membantu menanggulangi persoalan tersebut.
Dia berharap Pemprov memberikan data penerima bansos yang akurat pada distribusi tahap kedua. "Jangan sampai ada yang berhak tidak dapat, sedangkan yang tidak berhak malah dapat," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta warga DKI Jakarta. Pemberian bansos akan diserahkan ke pemerintah pusat.
Jakarta: Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta untuk tidak saling menyalahkan dalam pendistribusian bantuan sosial (bansos). Pusat atau daerah diharap saling bersinergi guna mengurangi beban masyarakat di masa pandemi korona.
"Sudahlah, polemik bansos di DKI dihentikan, antara menteri Jokowi dengan Pak Anies, malu sama rakyat. Sekarang saatnya kita bersama-sama membantu rakyat yang sedang kesusahan," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino dalam keterangan tertulis, Sabtu, 9 Mei 2020.
Menurut dia, pendistribusian bansos bukan kompetisi antarkedua pihak. Prioritas saat ini adalah memastikan tak ada warga Jakarta yang kelaparan.
Baca:
Kementerian BUMN Salurkan Ribuan Alat Medis ke Jatim
Wibi juga mengakui anggaran di APBD DKI Jakarta mengalami defisit karena menangani covid-19. Dia berterima kasih pemerintah pusat mau membantu menanggulangi persoalan tersebut.
Dia berharap Pemprov memberikan data penerima bansos yang akurat pada distribusi tahap kedua. "Jangan sampai ada yang berhak tidak dapat, sedangkan yang tidak berhak malah dapat," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta warga DKI Jakarta. Pemberian bansos akan diserahkan ke pemerintah pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
