Ilustrasi. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)
Ilustrasi. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)

Operasional Komersial MRT Menunggu Pergub

Nasional mrt Proyek MRT
Media Indonesia • 30 Maret 2019 15:32
Jakarta: Menjelang operasional komersial pada Senin, 1 April 2019, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta masih menunggu penerbitan Peraturan Gubernur (pergub) terkait tarif. Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabanda mengatakan persiapan operasional moda raya terpadu sudah memasuki tahap final.
 
"Kita akan keluarkan prosedur terkait dengan sistem tiket bagaimana. Nanti juga akan ditempelkan di depan-depan loket dan ada staf kita yang bakal bantu," ujarnya, di Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019.
 
William mengatakan semua kekurangan yang didapatkan dari respons publik saat uji coba telah dipenuhi satu per satu. Tahap akhir tinggal menunggu pergub.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Keputusan pemerintah tentang ticketing, seperti diketahui harga tiket ini sudah diputuskan. Jadi mudah-mudahan di hari-hari jelang operasi komersial ada Peraturan Gubernur. Setelah itu terbit, kita siap operasi komersial 1 April," jelasnya.
 
MRT akan melakukan operasional secara komersial pada Senin, 1 April 2019. Mulai tanggal itu penumpang akan dikenakan tarif rata-rata MRT Rp10.000 dengan rincian Rp3.000 saat tap in pertama dan bertambah Rp1.000 di setiap stasiun. Ada pun tarif dengan rute terjauh (Lebak Bulus-Bundaran HI) adalah Rp14.000.
 
Baca juga:Penyebab Pembangunan MRT Fase II Lebih Mahal
 
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut keputusan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) sesuai rentang harga yang proporsional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tarif sebesar Rp10 ribu dari sebelumnya Rp8.500.
 
Ketentuan tarif ini telah diputuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Menurut Sri, angka tersebut sesuai dengan perhitungan dalam menjaga keberlanjutan bisnis MRT dan kemampuan daya beli masyarakat.
 
Menteri yang akrab disapa Ani ini menyebut tarif tersebut cukup untuk menjaga keseimbangan aspek ekonomi maupun sosial. Nilai kebutuhan operasional MRT juga akan ditopang subsidi pemerintah serta pemasukan nontarif.
 
"Jadi cukup baik lah, meskipun tetap akan ada subsidi. Nanti kan bisa berasal dari penerimaan yang berasal dari penerimaan yang berasal dari nonpassenger," ungkapnya.
 
"Keputusan yang dilakukan Pak Gubernur sama DPRD itu masih dalam range yang selama ini diperkirakan, sesuai dengan pertama, keinginan menjaga MRT, kedua dari sisi affordability, daya beli masyarakat, ketiga tentu ini bisa seimbangkan semua aspek," kata Sri di Jakarta, Jumat, 29 Maret 2019. (Rifaldi Putra Irianto)
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif