Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta camat dan lurah di sekitar penampungan pencari suaka mendekati masyarakat. Para pejabat kecamatan dan kelurahan diminta memberikan pengertian kepada masyarakat yang menolak penampungan.
"Informasikan kepada warga yang tidak mendukung menjalankan peraturan presiden (Perpres)," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Taufan Bakri saat dihubungi, Senin 15 Juli 2019.
Taufan merujuk Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan itu menegaskan pemerintah harus membantu para pencari suaka dari negara konflik.
Camat dan lurah diminta mendekati para warga dan memohon maaf. Taufan maklum jika ada warga yang terganggu dengan keberadaan penampungan itu.
Taufan menyebut bantuan tersebut akan disorot dunia internasional. Pasalnya, pemerintah pusat dan daerah membantu pengungsi.
Baca: Warga Protes Pemprov DKI Tampung Pencari Suaka
"Satu kali kalau kita ada bencana juga dibantu oleh internasional," ujarnya.
Taufan berharap warga sekitar menoleransi keberadaan pengungsi. Apalagi, masyarakat Indonesia di daerah lain juga dibantu Badan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR).
Pemprov DKI juga bakal membahas nasib penampungan itu. Para pencari suaka tak bisa berada di sana dalam waktu lama.
"Harus segera dibicarakan. (Lokasi barunya) urusan pemerintahan pusat. Saya enggak bisa tentukan," pungkas Taufan.
Sebanyak 1.100 pencari suaka yang terdata dipindahkan ke Kalideres dari trotoar Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mayoritas mereka berasal dari Afghanistan, Somalia, Sudan, Pakistan, dan Yaman. Namun kehadiran mereka diprotes sejumlah warga. Warga membuat spanduk menolak para pencari suaka.
Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta camat dan lurah di sekitar penampungan pencari suaka mendekati masyarakat. Para pejabat kecamatan dan kelurahan diminta memberikan pengertian kepada masyarakat yang menolak penampungan.
"Informasikan kepada warga yang tidak mendukung menjalankan peraturan presiden (Perpres)," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Taufan Bakri saat dihubungi, Senin 15 Juli 2019.
Taufan merujuk Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan itu menegaskan pemerintah harus membantu para pencari suaka dari negara konflik.
Camat dan lurah diminta mendekati para warga dan memohon maaf. Taufan maklum jika ada warga yang terganggu dengan keberadaan penampungan itu.
Taufan menyebut bantuan tersebut akan disorot dunia internasional. Pasalnya, pemerintah pusat dan daerah membantu pengungsi.
Baca: Warga Protes Pemprov DKI Tampung Pencari Suaka
"Satu kali kalau kita ada bencana juga dibantu oleh internasional," ujarnya.
Taufan berharap warga sekitar menoleransi keberadaan pengungsi. Apalagi, masyarakat Indonesia di daerah lain juga dibantu Badan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR).
Pemprov DKI juga bakal membahas nasib penampungan itu. Para pencari suaka tak bisa berada di sana dalam waktu lama.
"Harus segera dibicarakan. (Lokasi barunya) urusan pemerintahan pusat. Saya enggak bisa tentukan," pungkas Taufan.
Sebanyak 1.100 pencari suaka yang terdata dipindahkan ke Kalideres dari trotoar Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mayoritas mereka berasal dari Afghanistan, Somalia, Sudan, Pakistan, dan Yaman. Namun kehadiran mereka diprotes sejumlah warga. Warga membuat spanduk menolak para pencari suaka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
