Gedung DPRD DKI Jakarta. Foto: MI/Ramdani
Gedung DPRD DKI Jakarta. Foto: MI/Ramdani

Temuan PSI Terkait APBD DKI Mesti Ditindaklanjuti

Nasional kisruh apbd dki jakarta
Medcom • 05 November 2019 10:00
Jakarta: Temuan anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana terkait anggaran Rp82 miliar pengadaan lem Aibon dinillai harus ditindaklanjuti. Sebab, tidak menutup kemugkinan ada mata anggaran lain yang di luar kewajaran.
 
Hal itu diungkapkan peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menyikapi pembongkaran kejanggalan anggaran di Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2020.
 
"Sudah sewajarnya anggaran Jakarta dibuat lebih transparan. Dan, salah satu fungsi anggota legislatif itu mengawasi serta mengkritisi segala kebijakan dan mata anggaran," kata Roy, Selasa, 5 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, pengawasan oleh dewan sangat penting agar anggaran dikelola secara efektif untuk majukan kota dan bahagiakan warganya.
 
"Sebagai warga Jakarta mestinya mengapresiasi hasil tersebut bukan bertindak sebaliknya, membiarkan anggota dewan diam-diam bahas anggaran. Semua temuan itu harus ditindaklanjuti," ujar Roy.
 
Roy mengapresiasi upaya PSI membuka kejanggalan di KUA PPAS DKI. Sebab mereka menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta.
 
"Yang dilakukan PSI saya rasa patut di-appreciate sebab melakukan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan kejanggalan usulan anggaran dari eksekutif," katanya.
 
Dia mengungkapkan, sudah sewajarnya pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka dan transparan. Harapannya, penggunaan anggaran dapat maksimal untuk kepentingan rakyat.
 
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menindak pegawainya yang terbukti melakukan kesalahan dalam memasukan data pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Pasalnya munculnya anggaran siluman pada KUA PPAS dilatarbelakangi ketidakbecusan pegawai negeri silpil (PNS) yang bertugas.
 
Anies menjelaskan, pemeriksaan tersebut akan dilakukan oleh tim ad hoc yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019. Serta diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Saefullah dan anggota yang berasal dari inspektorat, Badan Kepegawain Daerah, dan Biro Hukum.

 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif