Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim warga Class Action Bidara Cina sepakat dengan proyek sodetan Ciliwung. Dalam waktu dekat, Pemprov bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadan akan mengukur lahan mereka.
"Ya kita sepakat untuk melakukan pengukuran. Kita sepakat untuk melakukan appraisal (taksiran harga)," kata Anies di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu, 7 Februari 2018.
Setelah taksiran harga dilakukan, proses legal akan diputuskan. "Dari situ akan diputuskan, apakah masih terus proses legal atau sampai di sini," imbuh dia.
Sedianya sodetan Ciliwung selesai pada Oktober 2015. Namun, ada lahan seluas 1,35 hektare yang bermasalah. Padahal lahan itu diperlukan buat area pintu masuk air (inlet) dari Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT).
(Baca juga: Sandiaga Berharap ada Mediasi di Kasus Sodetan Ciliwung)
Sebelumnya, warga Bicara Cina mengajukan class action Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2015. Warga meminta Majelis Hakim membatalkan sertifikat Nomor 227 yang menyebut lahan di RW 04 milik Pemprov DKI.
Majelis hakim mengabulkan gugatan warga Bidara Cina bernomor 59/G/2016/PTUN. Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahja Purnama harus mencabut Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 277/2015 tentang penetapan lokasi pembangunan inlet sodetan Kali Ciliwung menuju KBT.
Kepala Dinas Tata Air Teguh Hendrawan menjelaskan, ada dua terowongan di area Sodetan Ciliwung yang bertemu di arriving shaft Jalan Otista III. Masing-masing terowongan memiliki panjang 1.270 meter dengan kedalaman terowongan 14 meter di bawah permukaan tanah.
Melihat alotnya pembebasan lahan di Bidara Cina, gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akhirnya merevisi target penyelesaian proyek tersebut pada 2017.
(Baca juga: Jokowi Wanti-wanti Anies soal Sodetan Kali Ciliwung)
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim warga Class Action Bidara Cina sepakat dengan proyek sodetan Ciliwung. Dalam waktu dekat, Pemprov bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadan akan mengukur lahan mereka.
"Ya kita sepakat untuk melakukan pengukuran. Kita sepakat untuk melakukan appraisal (taksiran harga)," kata Anies di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu, 7 Februari 2018.
Setelah taksiran harga dilakukan, proses legal akan diputuskan. "Dari situ akan diputuskan, apakah masih terus proses legal atau sampai di sini," imbuh dia.
Sedianya sodetan Ciliwung selesai pada Oktober 2015. Namun, ada lahan seluas 1,35 hektare yang bermasalah. Padahal lahan itu diperlukan buat area pintu masuk air (inlet) dari Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT).
(Baca juga:
Sandiaga Berharap ada Mediasi di Kasus Sodetan Ciliwung)
Sebelumnya, warga Bicara Cina mengajukan class action Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2015. Warga meminta Majelis Hakim membatalkan sertifikat Nomor 227 yang menyebut lahan di RW 04 milik Pemprov DKI.
Majelis hakim mengabulkan gugatan warga Bidara Cina bernomor 59/G/2016/PTUN. Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahja Purnama harus mencabut Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 277/2015 tentang penetapan lokasi pembangunan inlet sodetan Kali Ciliwung menuju KBT.
Kepala Dinas Tata Air Teguh Hendrawan menjelaskan, ada dua terowongan di area Sodetan Ciliwung yang bertemu di arriving shaft Jalan Otista III. Masing-masing terowongan memiliki panjang 1.270 meter dengan kedalaman terowongan 14 meter di bawah permukaan tanah.
Melihat alotnya pembebasan lahan di Bidara Cina, gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akhirnya merevisi target penyelesaian proyek tersebut pada 2017.
(Baca juga:
Jokowi Wanti-wanti Anies soal Sodetan Kali Ciliwung)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
