Penampakan Pulau Reklamasi dari udara. Foto: MI/Ramdani
Penampakan Pulau Reklamasi dari udara. Foto: MI/Ramdani

Dasar Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Dipertanyakan

Nasional reklamasi teluk jakarta
Nur Azizah • 13 Juni 2019 14:10
Jakarta: Sekretaris Komisi D DPRD DKI Pandapotan Sinaga mempertanyakan dasar Pemprov DKI mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) pulau reklamasi. Sebab, belum ada peraturan daerah yang membahas zonasi.
 
"Kita lagi pertanyaan kapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) keluarkan IMB? Dasar pengeluaran IMB apa? Kan belum ada perda zonasinya," kata Pandapotan saat dihubungi, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.
 
Politikus PDI Perjuangan ini kaget dengan munculnya IMB Pulau Reklamasi. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membatalkan 13 pulau Reklamasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kok bisa tiba-tiba keluar IMB sementara dia membatalkan izin reklamasi yang lain," ujarnya.
 
Baca: M Taufik Tak Tahu Penerbitan IMB Pulau C dan D
 
Dia menyebut penerbitan IMB telah menyalahi aturan. Anies pun dianggap tak konsisten. "Menyalahi aturan dong, bagaimana dia bisa mengeluarkan IMB. Sedangkan IMB harus ada perda zonasinya. Apakah itu layak untuk pembangunan apakah fasos (fasilitas sosial), fasum (fasilitas umum), jalur hijau atau apa?" kata dia.
 
Sebelumnya, beredar kabar Pemprov DKI telah menerbitkan ratusan IMB di pulau reklamasi. IMB itu terdiri atas 202 bangunan kantor dan 409 rumah mewah di lahan reklamasi Pulau C dan D. Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan mengomentari penerbitan IMB di kedua pulau itu.
 
Anies telah mencabut izin di 13 pulau reklamasi. Sementara empat pulau tetap dilanjutkan dengan pengelolaannya diambil alih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Jakpro.
 
Sedangkan Pulau C, Pulau D (pemegang izin perusahaan swasta besar), Pulau G (PT Muara Wisesa Samudra), dan Pulau N (PT Pelindo II) izinnya tidak dicabut lantaran sudah telanjur dibangun. Saat itu, Anies mengatakan pulau-pulau reklamasi yang sudah dibangun akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Namun, ia tidak memerinci bentuk pemanfaatannya.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif