Progres pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta terpantau dari udara. Foto: MI/Susanto.
Progres pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta terpantau dari udara. Foto: MI/Susanto.

M Taufik Tak Tahu Penerbitan IMB Pulau C dan D

Nasional reklamasi teluk jakarta
Theofilus Ifan Sucipto • 13 Juni 2019 04:59
Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M.Taufik mengaku belum tahu ihwal penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dirilis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di lahan reklamasi Pulau C dan D. Tersiar kabar Pemprov DKI mengeluarkan IMB di dua pulau yang sebelumnya disegel.
 
"Saya belum tahu, baru denger. Setahu saya mekanisme IMB harus sesuai ketentuan yang ada kemudian bila dia melanggar ada denda," kata Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 12 Juni 2019.
 
Dia mengatakan penerbitan IMB yang dikabarkan itu bertolak belakang dengan Peraturan Daerah (Perda) soal zonasi pulau. Zonasi itu, kata Taufik, belum disahkan DPRD. Namun, lanjut dia, IMB dan Perda adalah dua hal berbeda. Jika tidak sesuai Perda, IMB bisa saja digugurkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau tidak sesuai zonasinya, bisa saja (gugur)," imbuhnya.
 
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan belum menerima laporan penerbitan IMB. Pasalnya, informasi seperti itu idealnya diinformasikan pada sekretaris dewan (sekwan) dan diberitahu pada dewan.
 
Sebelumnya, beredar kabar Pemprov DKI telah menerbitkan ratusan IMB. IMB itu terdiri dari 202 ruko kantor dan 409 rumah mewah di lahan reklamasi Pulau C dan D.
 
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat dimintai keterangan dirinya enggan berkomentar mengenai penerbitan IMB di Pulau Reklamasi C dan D tersebut.
 
Dapat diketahui sebelumnya Anies telah mencabut perizinan 13 dari 17 Pulau Reklamasi. Sementara empat pulau tetap dilanjutkan, dengan pengelolaannya diambil alih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Jakpro.
 
Sedangkan Pulau C, D (pemegang izin perusahaan swasta besar), G (PT Muara Wisesa Samudra) dan N (PT Pelindo II) izinnya tidak dicabut lantaran sudah terlanjur dibangun. Saat itu, Anies mengatakan, pulau-pulau reklamasi yang sudah dibangun akan dimanfaatkannya untuk kepentingan publik. Namun ia tidak merinci bentuk pemanfaatannya.

 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif