Suasana trotoar Jalan Jati Baru, Tanah Abang. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.
Suasana trotoar Jalan Jati Baru, Tanah Abang. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.

PSI Desak Anies Jalankan Putusan MA

Nasional tanah abang
Nur Azizah • 25 Agustus 2019 11:20
Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 42 P/ HUM/ 2018. Putusan itu mengabulkan gugatan PSI terkait penutupan trotoar atas pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
 
“Dalam perda tersebut membolehkan gubernur menutup jalan atau trotoar untuk aktivitas berdagang. Sekarang udah enggak bisa lagi. Aturan tersebut sudah dihapus karena bertentangan dengan pasal 127 ayat 1 UU No.22 Tahun 2009,” kata anggota DPRD DKI terpilih Fraksi PSI William Aditya di Jakarta, Minggu, 25 Agustus 2019.
 
Sementara dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan jalan umum hanya dapat ditutup dengan alasan kegiataan keagamaan, kenegaraan, olahraga, dan budaya. William menerangkan tidak ada pengecualian untuk pedagang kaki lima (PKL).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Tidak ada poin yang menyebutkan penutupan jalan diperbolehkan untuk kegiatan berdagang atau usaha lainnya,” tegas William.
 
Baca: Anies Cari Solusi Pindahkan PKL dari Trotoar
 
William berharap Anies berani memberantas oknum yang mengkomersialkan fasilitas umum demi kepentingan pribadi. Menurutnya, putusan MA menjadi momentum bagi Anies memberantas kapitalisasi fasilitas umum.
 
"Di sini, PKL juga menjadi korban tindak kutipan mereka,” tambah dia.
 
Anggota DPRD DKI Terpilih PSI Idris Ahmad mengingatkan PSI tak anti dengan pedagang kecil. Ia mengklaim tindakan itu demi kepentingan pejalan kaki.
 
“Jangan sampai pemerintah mengambil jalan pintas dalam meberdayakan pedagang kecil dengan membolehkan pedagang berada di fasilitas umum. Ada hak-hak seperti pejalan kaki yang direnggut di sana,” tegas Idris.
 
Meski tidak ada batasan waktu pelaksanaan dalam putusan MA, PSI Jakarta mendorong Pemprov DKI segera laksanakan pustusan ini. William dan Idris juga meminta kepada masyarakat agar terus memantau pelaksanaan putusan MA ini di DKI Jakarta.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif