"Kalau nanti sudah tersalurkan penggunaan air tanah akan berkurang sesuai dengan penyaluran yang ada," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) di Balai Kota, Jakarta, Selasa, 5 Oktober 2021.
Ariza meyakini dengan semakin banyak air bersih yang tersalurkan, maka penyedotan air tanah akan bekurang. Selain itu, pihaknya membantah ada larangan penggunaan air tanah melainkan hanya pengendalian.
"Tidak ada larangan. Semuanya diatur kebutuhan air tanah, agar semuanya bisa memenuhi, juga hotel, apartemen, perkantoran diatur kebutuhan air tanah," kata dia.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Poltikus Partai Gerindra itu meminta masyarakat berpartisipasi dalam mencegah penurunan permukaan tanah akibat konsumsi penggunaan tanah yang berlebih. Masyarakat diminta dapat berhemat menggunakan air tanah.
"Kita harus menjaga lingkungan kita, salah satunya adalah memastikan kebutuhan air bersih agar dihemat dijaga," ucap dia.
Baca: Sudah Tak Normal, Jakarta Tak Bisa Andalkan Gravitasi untuk Mengalirkan Air ke Laut
Sebelumnya, Kementerian PUPR menargetkan merampungkan dua proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) di 2024. SPAM yang dibangun ialah Jatiluhur 1 dan Karian-Serpong, yang bertujuan menghentikan penggunaan air tanah oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya.
"Ini tentunya juga untuk menjaga agar penurunan tanah di Jakarta tidak terjadi kembali. Kita harapkan dua SPAM bakal COD (commercial operation date) pada 2024," ujar Dirjen Cipta Karya PUPR Diana Kusumastuti di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 4 Oktober 2021.
SPAM regional tersebut untuk memenuhi kebutuhan air bagi DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, yakni Bekasi dan Karawang. Untuk sumber air bagi SPAM tersebut akan diambil dari Bendungan Jatiluhur bagi SPAM Regional Jatiluhur 1 dan Bendungan Karian untuk SPAM Karian Serpong.
"Ini dikarenakan wilayah DKI Jakarta tidak memiliki sumber air baku," ucapnya.
