Jakarta: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Wibi Andrino mengungkapkan kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus masih menyisakan banyak masalah. Salah satu yang paling terlihat adalah soal pendataan.
Ia mengatakan KJP Plus tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat yang mampu justru memperoleh manfaat tersebut.
"Kurang tepat. Saudara yang benar benar membutuhkan malah tidak dapat, miris sekali," ujar Wibi kepada wartawan, Jumat, 4 Agustus 2023.
Bahkan, sambungnya, ada keluarga penerima KJP yang ternyata memiliki kendaraan bermotor. "Orang yang dapat KJP membayar pajak mobil, motor. Dia punya mobil entah itu titipan atau bukan, saya tidak tahu," jelasnya.
Ia pun mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi terkait kebijakan tersebut. Pasalnya, semua data penerima juga berasal dari dinas terkait mulai dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial.
"Saya mohon ini soal data sangat amat krusial," imbuh Wibi.
Kasus dana KJP mengendap jadi sorotan hampir seluruh fraksi partai di DPRD DKI. Itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2022 pada Senin 24 Juli 2023.
Dana KJP yang mengendap kerap terjadi tiap tahun namun hingga sekarang masih juga belum ada solusi untuk memperbaikinya. (Muhamad Farhan Zhuhri)
Jakarta: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) DKI Jakarta Wibi Andrino mengungkapkan kebijakan Kartu Jakarta Pintar
(KJP) Plus masih menyisakan banyak masalah. Salah satu yang paling terlihat adalah soal pendataan.
Ia mengatakan KJP Plus tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat yang mampu justru memperoleh manfaat tersebut.
"Kurang tepat. Saudara yang benar benar membutuhkan malah tidak dapat, miris sekali," ujar Wibi kepada wartawan, Jumat, 4 Agustus 2023.
Bahkan, sambungnya, ada keluarga penerima KJP yang ternyata memiliki kendaraan bermotor. "Orang yang dapat KJP membayar pajak mobil, motor. Dia punya mobil entah itu titipan atau bukan, saya tidak tahu," jelasnya.
Ia pun mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi terkait kebijakan tersebut. Pasalnya, semua data penerima juga berasal dari dinas terkait mulai dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial.
"Saya mohon ini soal data sangat amat krusial," imbuh Wibi.
Kasus dana KJP mengendap jadi sorotan hampir seluruh fraksi partai di DPRD DKI. Itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2022 pada Senin 24 Juli 2023.
Dana KJP yang mengendap kerap terjadi tiap tahun namun hingga sekarang masih juga belum ada solusi untuk memperbaikinya. (
Muhamad Farhan Zhuhri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
