Jakarta: Pengamat transportasi Budiyanto meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menerapkan program Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta. Budiyanto yakin kebijakan itu lebih ampun menekan volume kendaraan di Jakarta ketimbang perluasan wilayah ganjil genap.
"Program ERP dipercepat saja karena ERP program yang efektif untuk mengurangi kemacetan," kata Budiyanto kepada Medcom.id, Jakarta, Minggu, 4 Agustus 2019.
Program ini dibuat saat kepemimpinan Gubernur DKI Joko Widodo. Namun, mandek karena proses lelang sebelum akhirnya diuji coba pada Maret 2019.
"Program yang bagus ya ERP, tapi ini masih banyak kendala. Seharusnya taun 2018 bisa terlaksana namun sampai sekarang belum bisa terlaksana," ujar dia.
Baca: Ganjil Genap Tak Efektif Mengurangi Polusi Jakarta
Mantan Kasubdit Gakkum Dirlantas Polda Metro Jaya ini menanggapi kebijakan pembatasan usia kendaraan umum dan pribadi. Anies membatasi usia maksimal masing-masing kendaraan 10 tahun.
Budiyanto meminta Anies mencari solusi terhadap kendaraan di atas 10 tahun. Solusi bisa beragam, mulai dari pemberian koridor atau waktu operasional khusus.
"Harus ada solusinya, apa dalam bentuk zona atau koriodor atau dengan waktu (tertentu) di mana mobil-mobil tersebut tetap dapat beroperasi," kata Budiyanto.
Angkutan umum pun tak bisa langsung dikandangkan. Bila pelayanan angkutan masih memadai dari aspek kuantitatif maupun kualitatif perlu penanganan khusus.
"Karena kita harus melihat masyarakat kelas menengah ke bawah yang mungkin belum mampu untuk membeli kendaraan untuk menyesuikan dengan kebijakan itu," ujar dia.
Jakarta: Pengamat transportasi Budiyanto meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menerapkan program
Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta. Budiyanto yakin kebijakan itu lebih ampun menekan volume kendaraan di Jakarta ketimbang perluasan wilayah ganjil genap.
"Program ERP dipercepat saja karena ERP program yang efektif untuk mengurangi kemacetan," kata Budiyanto kepada
Medcom.id, Jakarta, Minggu, 4 Agustus 2019.
Program ini dibuat saat kepemimpinan Gubernur DKI Joko Widodo. Namun, mandek karena proses lelang sebelum akhirnya diuji coba pada Maret 2019.
"Program yang bagus ya ERP, tapi ini masih banyak kendala. Seharusnya taun 2018 bisa terlaksana namun sampai sekarang belum bisa terlaksana," ujar dia.
Baca: Ganjil Genap Tak Efektif Mengurangi Polusi Jakarta
Mantan Kasubdit Gakkum Dirlantas Polda Metro Jaya ini menanggapi kebijakan pembatasan usia kendaraan umum dan pribadi. Anies membatasi usia maksimal masing-masing kendaraan 10 tahun.
Budiyanto meminta Anies mencari solusi terhadap kendaraan di atas 10 tahun. Solusi bisa beragam, mulai dari pemberian koridor atau waktu operasional khusus.
"Harus ada solusinya, apa dalam bentuk zona atau koriodor atau dengan waktu (tertentu) di mana mobil-mobil tersebut tetap dapat beroperasi," kata Budiyanto.
Angkutan umum pun tak bisa langsung dikandangkan. Bila pelayanan angkutan masih memadai dari aspek kuantitatif maupun kualitatif perlu penanganan khusus.
"Karena kita harus melihat masyarakat kelas menengah ke bawah yang mungkin belum mampu untuk membeli kendaraan untuk menyesuikan dengan kebijakan itu," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
