Jakarta: Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperluas wilayah ganjil genap demi mengurangi polusi udara ibu kota. Pemerhati transportasi Budiyanto menilai upaya itu tak efektif.
"Ganjil genap itu hanya untuk jangka pendek, kalau jangka panjang tidak akan efektif karena populasinya akan bertambah terus seiring dengan perkembangan kendaraaan bermotor lainya," kata Budiyanto kepada Medcom.id, Jakarta, Minggu, 4 Agustus 2019.
Baca: Djarot Kritik Cara Anies Atasi Polusi
Mantan Kasubdit Gakkum Dirlantas Polda Metro Jaya itu meminta Anies mengkaji ulang kebijakan tersebut. Program ganjil genap harus memperhatikan beberapa aspek, seperti keamanan, ekonomi, sosial, dan ketersediaan kendaraan umum.
"Mengapa dari aspek keamanan perlu dikaji? Karena populasinya cukup tinggi sehingga resistensi yang berkaitan dengan masalah keamanan pun relatif tinggi juga," kata dia.
Budiyanto menjelaskan perlu perbandingan volume kendaraan dan kapasitas jalan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lalu lintas.
"Dari kajian itu akan ketahuan bagaimana rasio ketersedian pelayanan angkutan umum dan kontribusi terhadap masalah kualitas udara," ujarnya.
Baca: Perluasan Ganjil Genap Masih Dikaji
Budiyanto mengapresiasi langkah Anies yang bakal memberlakukan program Electronic Road Pricing (ERP). Program ini sempat mandek karena proses lelang sebelum akhirnya diuji coba pada Maret 2019.
"Ingat, kita berbicara masalah lalu lintas yang dimensinya sangat luas karena menyangkut urat nadi kehidupan, cermin budaya, dan modernitas," jelas dia.
Jakarta: Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperluas wilayah ganjil genap demi mengurangi polusi udara ibu kota. Pemerhati transportasi Budiyanto menilai upaya itu tak efektif.
"Ganjil genap itu hanya untuk jangka pendek, kalau jangka panjang tidak akan efektif karena populasinya akan bertambah terus seiring dengan perkembangan kendaraaan bermotor lainya," kata Budiyanto kepada
Medcom.id, Jakarta, Minggu, 4 Agustus 2019.
Baca: Djarot Kritik Cara Anies Atasi Polusi
Mantan Kasubdit Gakkum Dirlantas Polda Metro Jaya itu meminta Anies mengkaji ulang kebijakan tersebut. Program ganjil genap harus memperhatikan beberapa aspek, seperti keamanan, ekonomi, sosial, dan ketersediaan kendaraan umum.
"Mengapa dari aspek keamanan perlu dikaji? Karena populasinya cukup tinggi sehingga resistensi yang berkaitan dengan masalah keamanan pun relatif tinggi juga," kata dia.
Budiyanto menjelaskan perlu perbandingan volume kendaraan dan kapasitas jalan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lalu lintas.
"Dari kajian itu akan ketahuan bagaimana rasio ketersedian pelayanan angkutan umum dan kontribusi terhadap masalah kualitas udara," ujarnya.
Baca: Perluasan Ganjil Genap Masih Dikaji
Budiyanto mengapresiasi langkah Anies yang bakal memberlakukan program Electronic Road Pricing (ERP). Program ini sempat mandek karena proses lelang sebelum akhirnya diuji coba pada Maret 2019.
"Ingat, kita berbicara masalah lalu lintas yang dimensinya sangat luas karena menyangkut urat nadi kehidupan, cermin budaya, dan modernitas," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
