Balai Kota DKI Jakarta. Foto: MI/Arya Manggala
Balai Kota DKI Jakarta. Foto: MI/Arya Manggala

Penutupan Akses Informasi Anggaran DKI Indikasi Korupsi

Nasional kisruh apbd dki
Sri Yanti Nainggolan • 31 Oktober 2019 12:22
Jakarta: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencium bau amis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020. Pasalnya, akses publik untuk menengok Rancangan Kebijakan Umum APBD–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 ditutup.
 
"Ini bukti bahwa ada indikasi perencanaan korupsi saat penyusunan APBD DKI," kata Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan melalui pesan singkat, Kamis, 31 Oktober 2019.
 
Menurut dia, pengendalian penyusunan APBD masih lemah, baik dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun Gubernur Anies Baswedan. Fitra pun pernah mengajukan permohonan dokumen Rancangan KUA-PPAS pada Rabu, 16 Oktober 2019, tetapi ditolak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kualitas dokumen, kata dia, akan lebih baik jika masyarakat dilibatkan mengawasi, mengkritisi, dan memberi masukan. "Bila di-tracking lebih mendalam, pasti ditemukan alokasi anggaran yang tidak nyambung antara program, kegiatan, dan komponen kegiatan," tambah dia.
 
Ketertutupan birokrasi ini membuka ruang untuk perencanaan korupsi. Dia pun tak sepakat dengan sikap Anies yang menyalahkan sistem e-budgeting sehingga terdapat kesalahan data. Pasalnya, kelemahan sistem e-budgeting bisa diatasi asalkan kinerja anak buah benar.
 
"Ini menurutku alasan saja, mencari kambing hitam, yang namanya aplikasi tetap harus dipantau, diawasi," ujar dia.
 
Kejanggalan penyusunan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menjadi sorotan. Teranyar, anggaran Rp82,8 miliar dipatok untuk pembelian lem Aibon dalam Rancangan KUA-PPAS 2020.
 
Hal itu pertama kali disampaikan legislator Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana. William juga menemukan anggaran Rp124 miliar untuk belanja bolpoin di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
 
Gubernur Anies Baswedan mengakui ada keanehan dalam APBD DKI Jakarta 2020. Dia menyebut hal itu terjadi karena sistem tidak terverifikasi.
 
"Ini ada problem sistem yaitu sistem digital, sistemnya digital tapi tidak smart," kata Anies, Rabu, 30 Oktober 2019.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif