'Sebatang Kara' Pimpin Jakarta

K. Yudha Wirakusuma, Nur Azizah, M Sholahadhin Azhar, Muhammad Al Hasan 22 Oktober 2018 12:00 WIB
Pengganti Sandiaga Uno
'Sebatang Kara' Pimpin Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia
Jakarta: Hingga saat ini Ibu Kota hanya dipimpin oleh seorang Gubernur. Praktis, sejak 10 Agustus lalu Anies Baswedan 'sebatang kara' memimpin Jakarta.

‘Perceraian’ Anies dan Sandiaga Uno dilangsungkan di Balai Kota. Anies-Sandi dikawinkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra. Ada gelak tawa dan pelukan hangat yang tersaji di hari terakhir Sandi menjabat sebagai wagub DKI.

Sandi mundur dari kursi orang nomor dua di Jakarta, untuk “bertarung” di Pilpres 2019. Sandi resmi berpasangan dengan Prabowo Subianto. Kedua pasangan ini didukung lima partai politik, yaitu Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya.


Kursi Panas DKI 2

Sepeninggal Sandi, kursi wagub DKI pun jadi incaran partai pengusung. PKS paling getol mengklaim kepemilikan kursi yang ditinggalkan Sandi. Ada beberapa nama yang digadang-gadang, hingga mengerucut ke dua nama. Yaitu Ahmad Syaikhu, mantan Wakil Wali Kota Bekasi dan calon Wagub Jawa Barat, dan Agung Yulianto, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta.

Sementara Gerindra juga mengusung nama calon, yaitu; Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik.

Muhammad Taufik ternyata membuat PKS gerah. Sebab, PKS mengklaim sudah ada kesepakatan dengan Prabowo Subianto bahwa kursi bekas Sandi milik PKS. Setelah sebelumnya, PKS mengikhlaskan posisi pasangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 bukan dari PKS.

Hal ini tampaknya tak mereda. Bahkan Muhammad Taufik beranggapan, Gerindra sebagai partai pengusung juga berhak mengajukan calon.

Baca: M Taufik Sowan ke Ketua DPRD DKI

Muhammad Taufik pun menemui Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di kediamannya. Taufik memperkenalkan diri sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.

"Ya, saya sowanlah. Kan Gerindra mencalonkan saya sebagai cawagub jadi saya silaturahmi kepada ketua," kata Taufik di depan kediaman Taufik, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Oktober 2018.

Politikus Gerindra itu mengaku Prasetio sangat terbuka. Prasetio meminta Taufik mengikuti aturan yang ada. Taufik berharap proses pemilihan cawagub bisa lebih cepat.

PKS pun tak mau kalah langkah. Bahkan sebelum M Taufik suwon, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhaimi bersama Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Agung Yulianto lebih dulu mengunjungi Prasetio. Dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Prasetio memberikan buku 'Kebijakan Ahok' pada Agung yang kini menjabat sebagai Sekretaris DPW PKS DKI. Buku tersebut, kata dia, bisa dijadikan referensi untuk memimpin Ibu Kota.

Menurut Suhaimi, PKS DKI juga akan bersafari ke partai-partai lain. Hal ini karena PKS ingin dua kadernya itu menjadi kandidat wagub yang akan dipilih dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.
Harapannya, Partai Gerindra bisa legowo dan tidak mengajukan calon lain dari kadernya.

PDIP Berharap 'Ikan Sepat, Ikan Gabus'

Partai di luar koalisi pengusung Anies-Sandi pun angkat bicara. Dia berharap kedua parpol pengusung menerapkan jurus ikan sepat, ikan gabus.

"Kalau PDIP bilang sih ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus, " Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

Saat ini PDIP hanya dalam posisi menunggu. Sebagai anggota Komisi A DPRD yang mengurusi bidang pemerintahan, ia mengingatkan pentingnya posisi wakil gubernur.

Baca: PDIP: Tak Ada Wagub Kinerja Pemprov DKI Menurun

Partai berlambang kepala banteng ini beranggapan kinerja Pemprov DKI kian melorot. Pasca-Anies berjuang sendiri memimpin Jakarta.

Sesuai dengan pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Sesditjen Otda Kemendagri) Akmal Malik mengatakan tak ada batasan untuk parpol pengusung Anies-Sandi mengajukan nama calon wagub.

Sekadar diketahui, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur DKI Jakarta itu diatur di Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, "Dalam hal wakil gubernur DKI Jakarta berhenti karena permintaan sendiri, pengisian wakil gubernur DKI Jakarta dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung."

Proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta melalui rapat paripurna. Hal itu diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

"Tidak ada tenggat batas akhir, semuanya diserahkan pada partai pengusung," kata Akmal kepada Medcom.id.

Namun, jika 18 bulan kursi wagub masih kosong, maka Parpol pengusung mengusulkan dua nama melalui kepala daerah untuk dipilih oleh DPRD.

Dari Kewalahan hingga Terbiasa

Gubernur Jakarta Anies Baswedan pun sempat mengeluhkan kondisi ini. Catatan Medcom.id, Anies sempat mengungkapkan kewalahan memimpin Jakarta tanpa Sandi.

“Kalau ada Sandi tuh enak bisa tek-tok. Saya sering WhatsApp, bro (ambil agenda) pagi ya, dia bilang siap," cerita Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 September 2018.

Baca: Anies Mulai Kewalahan

Namun, hampir sebulan setelahnya Anies mulai terbiasa. Dia mengaku tak terlalu memusingkan pergantian wakil gubernur (wagub). Hal ini nampak dari respons Anies saat ditanya soal desakan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengenai hal itu. "Biasa saja, kalian juga lihat biasa saja," kata Anies di Jakarta Selatan, Rabu, 17 Oktober 2018.

Lantas hingga kapan kursi DKI 2 kosong? Warga Jakarta hanya bisa menunggu dan beharap memiliki orang nomor dua di Jakarta, agar pekerjaan bisa terselesaikan.



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id