Jakarta: Sejumlah warga yang tergabung dalam aliansi Nasional Gerakan Jaga Indonesia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin reuni 212. Aksi diagendakan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu, 2 Desember 2018.
"Karena (aksi tersebut) tidak ada urgensinya," tegas Sekjen Presidium Nasional Gerakan Jaga Indonesia Boedi Jarot dalam aksi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 29 November 2018.
Baca: Anies Izinkan Reuni 212 Digelar di Monas
Boedi memandang aksi tersebut sarat muatan politis. Terlebih, keterdesakan aksi, terang dia, tak bertujuan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kalau urgensinya untuk mempertahankan Pancasila, dan merah putih ya silakan. Kalau aparat menganggap ini hanya reuni enggak ada agenda politik, itu keliru," tegas dia.
Baca: Anies Akan Hadiri Reuni 212
Boedi khawatir aksi justru membahayakan karena mengandung ideologi khilafah milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ia melihat izin yang diberikan Pemprov bentuk politik balas budi Anies.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana hadir dalam reuni tersebut. Anies menyebut kehadiran merupakan hal biasa selaku kepala daerah.
Jakarta: Sejumlah warga yang tergabung dalam aliansi Nasional Gerakan Jaga Indonesia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin reuni 212. Aksi diagendakan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu, 2 Desember 2018.
"Karena (aksi tersebut) tidak ada urgensinya," tegas Sekjen Presidium Nasional Gerakan Jaga Indonesia Boedi Jarot dalam aksi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 29 November 2018.
Baca: Anies Izinkan Reuni 212 Digelar di Monas
Boedi memandang aksi tersebut sarat muatan politis. Terlebih, keterdesakan aksi, terang dia, tak bertujuan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kalau urgensinya untuk mempertahankan Pancasila, dan merah putih ya silakan. Kalau aparat menganggap ini hanya reuni enggak ada agenda politik, itu keliru," tegas dia.
Baca: Anies Akan Hadiri Reuni 212
Boedi khawatir aksi justru membahayakan karena mengandung ideologi khilafah milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ia melihat izin yang diberikan Pemprov bentuk politik balas budi Anies.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana hadir dalam reuni tersebut. Anies menyebut kehadiran merupakan hal biasa selaku kepala daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
