Bekasi: Dinas Perhubungan Kota Bekasi membekukan izin operasional 2.284 angkutan umum di Kota Bekasi. Alasannya, usia angkutan umum itu sudah lebih dari 15 tahun.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliani mengatakan, angkutan umum itu sudah tidak bisa diremajakan karena kondisi fisik kendaraan sudah uzur.
Pihaknya juga tidak akan mengeluarkan izin operasional bagi kendaraan-kendaraan tersebut. "Satu-satunya jalan, mereka bisa menghitamkan nomor polisinya untuk dipakai pribadi," kata Yayan dikutip dari Media Indonesia, Senin, 15 Januari 2018.
Ia menjelaskan, sebelum 2014, jumlah angkutan umum yang tercatat di Kota Bekasi sebanyak 3.488. Namun, pada 2015 jumlahnya tinggal 1.457 unit. Bahkan di 2016, jumlah angkutan umum tersebut tinggal 1.204.
"Selain pengusaha sendiri yang malas untuk memperpanjang izin operasional mereka, saat ini mereka lebih banyak pasrah karena kalah saing dengan kehadiran ojek online," jelas dia.
Masyarakat, kata Yayan, juga tak perlu khawatir soal menurunnya jumlah angkot. Pemerintah Kota Bekasi tengah mengebut penyiapan moda transportasi masal berbasis bus.
Saat ini transportasi massal berupa bus Trans-Patriot itu masih dalam tahap uji coba. Bus tersebut baru beroperasi melayani trayek Harapan Indah-Terminal Bekasi.
Di masa depan, lanjut dia, bus tersebut akan menjadi bus-bus pengumpan (feeder) menuju stasiun kereta api dan stasiun light rail transit (LRT).
"Meski baru satu trayek, bus tersebut akan menjadi bus-bus feeder di pusat kota," jelas dia.
Baca: Demo Sopir Angkot Razia Ojek Daring
Untuk trayek Harapan Indah-Terminal Bekasi, bus Trans-Patriot menyusuri Jalan Sultan Agung-Jalan Ir H Djuanda.
Sepanjang jalur lintasan tersebut tengah disiapkan 19 halte pemberhentian kendaraan untuk naik dan turun penumpang.
Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Fatikhun Ibnu, menambahkan, sejak dua tahun terakhir jumlah angkutan umum yang ada di Kota Bekasi memang berkurang sekitar 2% dari jumlah sebelumnya.
Sebetulnya, pemerintah ingin menerapkan sistem membeli angkutan umum milik pengusaha itu agar operasional Trans-Patriot bisa cepat.
"Tapi kemampuan anggaran Kota Bekasi tidak seperti DKI Jakarta. Kita tidak punya anggaran untuk membeli angkot-angkot tersebut," kata Fatikhun.
Pemerintah pun telah mencari pihak ketiga yang bersedia membeli angkutan para pengusaha dan menggantinya dengan yang baru.
Namun, para pengusaha masih menolak lantaran besaran uang cicilan bulanan yang diajukan masih dinilai terlalu besar.
"Pihak ketiga mau mereka mencicil Rp3 juta per bulan, tapi pengusaha maunya Rp2 juta per bulan. Maka itu belum menemukan titik temu," kata Fatikhun.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/zNAG5QAk" allowfullscreen></iframe>
Bekasi: Dinas Perhubungan Kota Bekasi membekukan izin operasional 2.284 angkutan umum di Kota Bekasi. Alasannya, usia angkutan umum itu sudah lebih dari 15 tahun.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliani mengatakan, angkutan umum itu sudah tidak bisa diremajakan karena kondisi fisik kendaraan sudah uzur.
Pihaknya juga tidak akan mengeluarkan izin operasional bagi kendaraan-kendaraan tersebut. "Satu-satunya jalan, mereka bisa menghitamkan nomor polisinya untuk dipakai pribadi," kata Yayan dikutip dari
Media Indonesia, Senin, 15 Januari 2018.
Ia menjelaskan, sebelum 2014, jumlah angkutan umum yang tercatat di Kota Bekasi sebanyak 3.488. Namun, pada 2015 jumlahnya tinggal 1.457 unit. Bahkan di 2016, jumlah angkutan umum tersebut tinggal 1.204.
"Selain pengusaha sendiri yang malas untuk memperpanjang izin operasional mereka, saat ini mereka lebih banyak pasrah karena kalah saing dengan kehadiran ojek
online," jelas dia.
Masyarakat, kata Yayan, juga tak perlu khawatir soal menurunnya jumlah angkot. Pemerintah Kota Bekasi tengah mengebut penyiapan moda transportasi masal berbasis bus.
Saat ini transportasi massal berupa bus Trans-Patriot itu masih dalam tahap uji coba. Bus tersebut baru beroperasi melayani trayek Harapan Indah-Terminal Bekasi.
Di masa depan, lanjut dia, bus tersebut akan menjadi bus-bus pengumpan (feeder) menuju stasiun kereta api dan stasiun light rail transit (LRT).
"Meski baru satu trayek, bus tersebut akan menjadi bus-bus feeder di pusat kota," jelas dia.
Baca: Demo Sopir Angkot Razia Ojek Daring
Untuk trayek Harapan Indah-Terminal Bekasi, bus Trans-Patriot menyusuri Jalan Sultan Agung-Jalan Ir H Djuanda.
Sepanjang jalur lintasan tersebut tengah disiapkan 19 halte pemberhentian kendaraan untuk naik dan turun penumpang.
Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Fatikhun Ibnu, menambahkan, sejak dua tahun terakhir jumlah angkutan umum yang ada di Kota Bekasi memang berkurang sekitar 2% dari jumlah sebelumnya.
Sebetulnya, pemerintah ingin menerapkan sistem membeli angkutan umum milik pengusaha itu agar operasional Trans-Patriot bisa cepat.
"Tapi kemampuan anggaran Kota Bekasi tidak seperti DKI Jakarta. Kita tidak punya anggaran untuk membeli angkot-angkot tersebut," kata Fatikhun.
Pemerintah pun telah mencari pihak ketiga yang bersedia membeli angkutan para pengusaha dan menggantinya dengan yang baru.
Namun, para pengusaha masih menolak lantaran besaran uang cicilan bulanan yang diajukan masih dinilai terlalu besar.
"Pihak ketiga mau mereka mencicil Rp3 juta per bulan, tapi pengusaha maunya Rp2 juta per bulan. Maka itu belum menemukan titik temu," kata Fatikhun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
