medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menanggapi santai soal pencabutan moratorium proyek reklamasi 17 pulau. Dia mengatakan, proyek itu sebenarnya sudah sangat lama bergulir.
"Memang sudah seharusnya dicabut. Bayangkan itu sudah dilakukan sejak tahun 1995," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 6 Oktober 2017.
Djarot mengatakan, tidak ada yang salah dengan proyek reklamasi. Jika memang ada yang salah, proyek itu seharusnya sudah diberhentikan sejak belasan tahun lalu.
"Kalau enggak boleh sejak zaman dulu enggak boleh. Kan tahun 95, 97, zaman Pak Fauzi Bowo, sampai sekarang kita konsisten dong ya," tegas Djarot.
Baca: Menko Luhut Cabut Moratorium 17 Pulau Reklamasi
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan sudah mencabut moratorium secara resmi. Djarot sudah berkirim surat kepada DPRD untuk melanjutkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi.
"Karena sudah dicabut dan surat sudah kami terima, kami berkirim surat kepada dewan. Kan tidak mungkin kami harus mengugurkan itu sedangkankan investasi sedang dilakukan di sana," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menanggapi santai soal pencabutan moratorium proyek reklamasi 17 pulau. Dia mengatakan, proyek itu sebenarnya sudah sangat lama bergulir.
"Memang sudah seharusnya dicabut. Bayangkan itu sudah dilakukan sejak tahun 1995," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 6 Oktober 2017.
Djarot mengatakan, tidak ada yang salah dengan proyek reklamasi. Jika memang ada yang salah, proyek itu seharusnya sudah diberhentikan sejak belasan tahun lalu.
"Kalau enggak boleh sejak zaman dulu enggak boleh. Kan tahun 95, 97, zaman Pak Fauzi Bowo, sampai sekarang kita konsisten dong ya," tegas Djarot.
Baca: Menko Luhut Cabut Moratorium 17 Pulau Reklamasi
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan sudah mencabut moratorium secara resmi. Djarot sudah berkirim surat kepada DPRD untuk melanjutkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi.
"Karena sudah dicabut dan surat sudah kami terima, kami berkirim surat kepada dewan. Kan tidak mungkin kami harus mengugurkan itu sedangkankan investasi sedang dilakukan di sana," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
