Pembangunan MRT Fase II Terancam Mundur
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan stasiun layang dan jalur MRT di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta. Foto: MI/Ramdani.
Jakarta: Pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) fase II Bundaran HI-Kampung Bandan terancam molor. Pasalnya, anggaran pembebasan lahan untuk fase II ditolak Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

Anggaran pembebasan untuk fase II mencapai Rp217,6 miliar. Anggota Banggar Ruslan Amsyari menolak anggaran ini masuk ke rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019.

Sebab, anggaran tersebut baru diusulkan. Selain itu, anggaran pembebasan lahan itu tidak ada di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).


"Saya minta ini ditolak. Karena ini tiba-tiba muncul, tidak ada di RKPD kegiatan pembebasan lahan untuk MRT fase II," kata Ruslan dalam rapat pembahasan di DPRD DKI Jakarta, Rabu, 21 November 2018.

Baca juga: Mengupas Sumber Dana MRT Jakarta

Menanggapi pernyataan Ruslan, Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Setiawan menyebut bila anggaran ini tak diloloskan, maka pekerjaan fase II MRT terancam molor. Ia berharap, mata anggaran tersebut lolos agar tak menghambat pembangunan.

"Kita berharap diloloskan karena ini untuk pembangunan MRT fase II. Karena nanti fase II terhambat," ungkap Budi di ruang rapat.

Budi menjelaskan, anggaran Rp217,6 miliar itu untuk membebaskan lahan seluas lima hektare. Lahan tersebut berada di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Kampung Bandan. 

Rencananya, lahan itu akan digunakan untuk mendirikan cooling tower (CT), ventilation tower (VT), serta entrance stasiun. Ia mengaku, pihak MRT sudah melakukan pendekatan dengan pemilik lahan agar mau menjual tanah tersebut.

"Dari jauh-jauh hari MRT sudah melakukan sosialisasi pendekatan ke warga," ungkapnya. Kendati begitu, ia bakal berusaha agar anggaran ini disetujui agar pembangunan fase II bisa dilaksanakan.



(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id