Mengupas Sumber Dana MRT Jakarta
MRT di Depo Lebak Bulus. Foto: MI/Adam Dwi
Jakarta: Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menjadi satu-satunya mega proyek transportasi di Ibu Kota. Nilai pembangunannya mencapai angka fantastis, yakni Rp14,2 triliun. Nominal itu hanya untuk fase satu.

Setidaknya dibutuhkan uang sekitar Rp 25 triliun untuk pembiayaan fase dua. Jumlah itu belum ditambah Rp2,6 triliun sebagai duit konsekuensi variations order dan price adjustments.

Direktur Keuangan dan Administrasi PT MRT Jakarta Tuhiyat menjelaskan, sumber dana MRT Jakarta seluruhnya berasal dari pinjaman pemerintah Jepang, melalui Japan Internasional Coorperation Agency (JICA). Jangka waktu pinjaman yang diberikan bervariasi.


Fase satu, pemerintah diberi waktu 30 tahun dengan tenggat waktu 10 tahun, total 40 tahun. Sementara untuk fase dua, jangka pengembalian 30 tahun dengan tenggat waktu 12 tahun, total 42 tahun.

"Nanti pembayaran dibagi dua. 51% dilakukan oleh Pemprov DKI, sisanya 49% dilakukan pemerintah pusat," kata Tuhiyat di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat 26 Oktober 2018.

Tuhiyat menegaskan uang pinjaman dari JICA tak pernah nyangkut di PT MRT Jakarta. Terkait pembayaran, seluruhnya dilakukan langsung oleh JICA. Tugas PT MRT Jakarta hanya memverifikasi untuk diteruskan ke Kementerian Keuangan dan JICA.

“Jadi, JICA membayar langsung ke setiap kontraktor yang mengerjakan proyek ini," tutur dia.

Biasanya, proses verifikasi bisa memakan waktu sekitar 45 hari kerja. Sedangkan untuk kebutuhan operasional perusahaan, PT MRT Jakarta mengandalkan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari APBD DKI Jakarta. PMD digunakan untuk membayar gaji karyawan, biaya pelatihan-pelatihan dan pendidikan, sewa kantor, dan lainnya.

Sejak pertama kali berdiri, PT MRT Jakarta sudah mendapat suntikan dana sebesar Rp11 triliun. Perusahaan plat merah ini  mengajukan PMD sebanyak Rp4,4 triliun untuk 2019.

Usulan PT MRT Jakarta sempat jadi pertimbangan lantaran berbenturan dengan Perda Nomor 3 dan 4 Tahun 2008. Dalam perda itu dikatakan PMD yang diberikan pada MRT Jakarta  maksimal Rp14,659 triliun.

“Makanya kemarin saya minta ke DPRD untuk mengubah Perda tersebut. Kami minta PMD dinaikkan sampai fase dua. Jadi, totalnya Rp40 triliun. Supaya enggak berubah lagi perdanya,” terang Tuhiyat.

Namun, usulan revisi yang diajukan PT MRT Jakarta akhirnya disetujui parlemen. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menyampaikan, perubahan Perda tersebut perlu dilakukan untuk menyukseskan pembangunan MRT di fase I rute Lebak Bulus-Bundaran HI dan fase II rute Bundaran HI-Kampung Bandan.

“Sehingga masyarakat bisa menikmati bagaimana transportasi umum yang baik, serta diharapkan mampu mengurai kemacetan di Jakarta. Salah satunnya dengan MRT ini,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta.

Pinjaman Fase II

JICA baru saja meminjamkan uang sebesar 70.210 miliar Yen atau setara Rp9,4 triliun kepada pemerintah Indonesia. Pinjaman itu untuk proyek pembangunan MRT Jakarta fase dua, Bundaran HI-Kampung Bandan.

Pinjaman itu dimasukan dalam perjanjian pinjaman Official Development Assistance (ODA) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Jepang. Perjanjian pinjaman tersebut adalah tahapan pertama slice loan dari total  komitmen pinjaman senilai 208.132 miliar Yen atau setara Rp25 triliun.

Pembangunan MRT Jakarta fase dua rencananya akan dimulai pada Desember 2018. Target operasinya akan dimulai pada 2024. Fase satu dan dua ini diproyeksikan bisa mengangkut 420 ribu penumpang per hari.

Menurut Tuhiyat, progres pembangunan MRT fase satu rute Lebak Bulus-Bundaran HI sudah mencapai 96,54%. Kereta bawah tanah ini akan mulai beroperasi pada Maret 2019.



(AGA)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id