Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan penetapan tarif MRT diketahui dan disetujui semua fraksi DPRD DKI Jakarta.
"Kemarin itu yang saya sampaikan pembahasannya diterjemahkan dalam bentuk tarif antarstasiun. Kalau angkanya sama Rp8.500 rata-ratanya. Jadi tidak berubah dengan kesepakatan (awal) hanya pelaporannya saja dalam bentuk tabel. Karena warga tahunya tabel bukan rata-rata," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 27 Maret 2019.
Seperti diketahui, DPRD DKI menetapkan tarif MRT Rp8.500 per 10 kilometer. Namun, Anies sempat tak setuju dan melakukan renegosiasi.
Dari hasil renegosiasi itu ditetapkan tarif MRT sebesar Rp10 ribu per 10 kilometer. Namun, dalam negosiasi ulang banyak anggota DPRD yang mengaku tak dilibatkan.
"Pak Pras (Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi) sudah mengumpulkan ketua fraksi semuanya. (Kalau ada yang merasa tidak diajak) coba cek ke dewan, bukan saya. Itu kan proses internal dengan dewan bukan dengan saya," ujar Anies.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengkritik cara negosiasi yang dilakukan Anies Baswedan dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Pasalnya, negosiasi dilakukan tanpa melalui rapimgab.
Baca: Taufik Kritik Cara Anies dan Prasetio Atur Tarif MRT
Negosiasi hanya dilakukan antara Anies dan Prasetio di lantai 10 gedung DPRD DKI. "Harusnya kesepakatan itu dibawa lagi ke rapim. Harus dilalui prosesnya," kata Taufik.
Politikus Partai Gerindra ini menyebut keputusan yang sudah diambil dalam rapat pimpinan tak bisa diubah semena-mena. Kalaupun ingin diubah, lanjut dia, harus melalui rapat.
"Setahu saya enggak bisa (main ganti keputusan). Kan mekanismenya harus dilalui secara betul," ujar dia.
Taufik pun meminta pembahasan tarif MRT dikembalikan dalam forum. Ia khawatir penetapan tarif tanpa prosedur yang benar akan berdampak pada legalitas keputusan.
"Saran saya itu harus sesuai ketentuan dan tata tertib. Boleh saja ada kesepakatan tapi kembalikan ke rapim untuk pengesahannya supaya legal," tegas Taufik.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan penetapan tarif MRT diketahui dan disetujui semua fraksi DPRD DKI Jakarta.
"Kemarin itu yang saya sampaikan pembahasannya diterjemahkan dalam bentuk tarif antarstasiun. Kalau angkanya sama Rp8.500 rata-ratanya. Jadi tidak berubah dengan kesepakatan (awal) hanya pelaporannya saja dalam bentuk tabel. Karena warga tahunya tabel bukan rata-rata," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 27 Maret 2019.
Seperti diketahui, DPRD DKI menetapkan tarif MRT Rp8.500 per 10 kilometer. Namun, Anies sempat tak setuju dan melakukan renegosiasi.
Dari hasil renegosiasi itu ditetapkan tarif MRT sebesar Rp10 ribu per 10 kilometer. Namun, dalam negosiasi ulang banyak anggota DPRD yang mengaku tak dilibatkan.
"Pak Pras (Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi) sudah mengumpulkan ketua fraksi semuanya. (Kalau ada yang merasa tidak diajak) coba cek ke dewan, bukan saya. Itu kan proses internal dengan dewan bukan dengan saya," ujar Anies.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengkritik cara negosiasi yang dilakukan Anies Baswedan dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Pasalnya, negosiasi dilakukan tanpa melalui rapimgab.
Baca: Taufik Kritik Cara Anies dan Prasetio Atur Tarif MRT
Negosiasi hanya dilakukan antara Anies dan Prasetio di lantai 10 gedung DPRD DKI. "Harusnya kesepakatan itu dibawa lagi ke rapim. Harus dilalui prosesnya," kata Taufik.
Politikus Partai Gerindra ini menyebut keputusan yang sudah diambil dalam rapat pimpinan tak bisa diubah semena-mena. Kalaupun ingin diubah, lanjut dia, harus melalui rapat.
"Setahu saya enggak bisa (main ganti keputusan). Kan mekanismenya harus dilalui secara betul," ujar dia.
Taufik pun meminta pembahasan tarif MRT dikembalikan dalam forum. Ia khawatir penetapan tarif tanpa prosedur yang benar akan berdampak pada legalitas keputusan.
"Saran saya itu harus sesuai ketentuan dan tata tertib. Boleh saja ada kesepakatan tapi kembalikan ke rapim untuk pengesahannya supaya legal," tegas Taufik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
