Jakarta: Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mempertanyakan kejelasan pengembalian commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta membeberkan langkah yang akan ditempuh untuk mengembalikan uang tersebut.
"Mohon terus terang kepada rakyat dan berikan penjelasan yang gamblang," ujar anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 November 2020.
PSI juga mempertanyakan dasar perhitungan target pajak yang dinaikkan dari Rp30,8 triliun menjadi Rp32,48 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) DKI Jakarta 2020. Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) 2020, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyatakan target pajak bisa naik dari Rp29,3 triliun menjadi Rp 30,8 triliun.
Namun, tanpa dasar penghitungan yang jelas target pajak naik menjadi Rp 32,48 triliun saat jelang akhir pembahasan. PSI meminta target pajak dikembalikan menjadi Rp 30,8 triliun.
“Apa yang menjadi dasar perhitungan target pajak dinaikkan dari Rp 30,8 triliun menjadi Rp 32,48 triliun?" ujar dia.
Baca: Anggaran DKI Turun, Hanya Empat Proyek Bina Marga Berlanjut
Pemotongan penghasilan pegawai juga tak luput dari kritik PSI. Anggara membutuhkan penjelasan mengenai simulasi pemotongan anggaran sebesar 50 persen, sehingga sisa tunjangan 25 persen untuk diberikan tahun depan.
"Jika tidak dilakukan simulasi pada akhir Mei 2020, kami menilai Pemprov DKI Jakarta telah melakukan kecerobohan dalam mengelola keuangan," ujar dia.
Anggara mengatakan anggaran belanja barang dan jasa bernilai lebih dari Rp20 triliun. Angka tersebut 33 persen dari keseluruhan belanja daerah.
Menurut Anggara, perlu ada evaluasi menyeluruh di semua perangkat daerah agar APBD tidak habis untuk kegiatan yang bersifat rutin dan operasional. "Dibutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang memiliki manfaat jangka panjang bagi rakyat Jakarta," ujar dia.
Jakarta: Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
DPRD DKI mempertanyakan kejelasan pengembalian
commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta membeberkan langkah yang akan ditempuh untuk mengembalikan uang tersebut.
"Mohon terus terang kepada rakyat dan berikan penjelasan yang gamblang," ujar anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 November 2020.
PSI juga mempertanyakan dasar perhitungan target pajak yang dinaikkan dari Rp30,8 triliun menjadi Rp32,48 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (
APBDP) DKI Jakarta 2020. Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) 2020, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyatakan target pajak bisa naik dari Rp29,3 triliun menjadi Rp 30,8 triliun.
Namun, tanpa dasar penghitungan yang jelas target pajak naik menjadi Rp 32,48 triliun saat jelang akhir pembahasan. PSI meminta target pajak dikembalikan menjadi Rp 30,8 triliun.
“Apa yang menjadi dasar perhitungan target pajak dinaikkan dari Rp 30,8 triliun menjadi Rp 32,48 triliun?" ujar dia.
Baca: Anggaran DKI Turun, Hanya Empat Proyek Bina Marga Berlanjut
Pemotongan penghasilan pegawai juga tak luput dari kritik PSI. Anggara membutuhkan penjelasan mengenai simulasi pemotongan anggaran sebesar 50 persen, sehingga sisa tunjangan 25 persen untuk diberikan tahun depan.
"Jika tidak dilakukan simulasi pada akhir Mei 2020, kami menilai Pemprov DKI Jakarta telah melakukan kecerobohan dalam mengelola keuangan," ujar dia.
Anggara mengatakan anggaran belanja barang dan jasa bernilai lebih dari Rp20 triliun. Angka tersebut 33 persen dari keseluruhan belanja daerah.
Menurut Anggara, perlu ada evaluasi menyeluruh di semua perangkat daerah agar APBD tidak habis untuk kegiatan yang bersifat rutin dan operasional. "Dibutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang memiliki manfaat jangka panjang bagi rakyat Jakarta," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
