Jakarta: Warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, mengaku kecewa atas pelaksanaan program community action plan (CAP) yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Program itu dinilai tak menjawab kebutuhan warga sesungguhnya, yakni tempat tinggal.
"Program itu isinya ternyata kebanyakan hanya beautifikasi, tidak ada substansi persiapan membangun kampung susun. Ternyata tidak dianggap ada warga gusuran ini," kata Koordinator Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi, Kamis, 6 September 2018.
Hal itu disampaikannya untuk menyikapi janji Anies menata kampung kumuh lewat program CAP yang tak kunjung terwujud di Bukit Duri. Pasalnya, kebutuhan mendasar warga di sana ialah keberadaan tempat tinggal baru setelah permukiman mereka tergusur akibat normalisasi Kali Ciliwung pada 2016. Apalagi warga juga telah memenangi gugatan class action terhadap Pemprov DKI atas penggusuran tersebut.
"Yang dibutuhkan warga sesungguhnya ialah permukiman baru. Pak Anies mengusulkan pembangunan kampung susun. Nah sampai sekarang pendataan warga saja belum ada untuk pembangunan kampung itu," keluh Sandyawan.
Kekecewaan warga makin menumpuk setelah Pemprov DKI juga membatalkan rencana pembangunan hunian sementara (selter) tahun ini. Pemprov telah mencoret rencana anggaran sebesar Rp5,98 miliar di APBD Perubahan DKI 2018 untuk membangun selter bagi warga Bukit Duri yang terkena gusuran.
Alasan pencoretan itu, pemprov masih belum menemukan lahan di sekitar Bukit Duri untuk pembangunan selter tersebut. "Padahal sudah ada lahan seluas 1,6 hektare, para pemiliknya telah bersedia menjual lahan tersebut sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di area tersebut. Dari dulu usulan kami begitu," kata Sandyawan.
Salah konsultan
Saat ditemui di kesempatan berbeda, Gubernur Anies Baswedan menunjuk pihak Jakarta Konsultindo selaku konsultan pelaksana program CAP di Bukit Duri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekecewaan warga itu. Perusahaan itu dianggap tidak becus bekerja.
"Konsultannya tidak menjalankan tugas dengan benar, konsultannya lebih banyak ngobrol sama suku dinas daripada sama warga," kata Anies di kawasan Ancol, Jakarta Utara, kemarin.
Baca: Anies Tuding Konsultan Bukit Duri Bekerja Buruk
Jakarta Konsultindo adalah pemenang lelang CAP di Bukit Duri dengan nilai proyek Rp438,2 juta. CAP merupakan program Anies untuk menata kampung-kampung kumuh di Jakarta. CAP merupakan tahap pertama dari perencanaan penataan.
Anies mengakui tidak seluruh program CAP berjalan lancar. "CAP ada di banyak tempat, ada yang lancar dan ada yang tidak. Kalau bermasalah, syukur ketahuan karena bisa dikoreksi, karena hidup kita itu bukan bebas dari masalah. Bukit Duri ada masalah," katanya.
Anies menuturkan dirinya juga kecewa dengan progres kinerja jajarannya dalam mengurusi Bukit Duri. Anies akan menegur jajarannya terkait dengan hal itu.
Jakarta: Warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, mengaku kecewa atas pelaksanaan program
community action plan (CAP) yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Program itu dinilai tak menjawab kebutuhan warga sesungguhnya, yakni tempat tinggal.
"Program itu isinya ternyata kebanyakan hanya beautifikasi, tidak ada substansi persiapan membangun kampung susun. Ternyata tidak dianggap ada warga gusuran ini," kata Koordinator Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi, Kamis, 6 September 2018.
Hal itu disampaikannya untuk menyikapi janji Anies menata kampung kumuh lewat program CAP yang tak kunjung terwujud di Bukit Duri. Pasalnya, kebutuhan mendasar warga di sana ialah keberadaan tempat tinggal baru setelah permukiman mereka tergusur akibat normalisasi Kali Ciliwung pada 2016. Apalagi warga juga telah memenangi gugatan class action terhadap Pemprov DKI atas penggusuran tersebut.
"Yang dibutuhkan warga sesungguhnya ialah permukiman baru. Pak Anies mengusulkan pembangunan kampung susun. Nah sampai sekarang pendataan warga saja belum ada untuk pembangunan kampung itu," keluh Sandyawan.
Kekecewaan warga makin menumpuk setelah Pemprov DKI juga membatalkan rencana pembangunan hunian sementara (selter) tahun ini. Pemprov telah mencoret rencana anggaran sebesar Rp5,98 miliar di APBD Perubahan DKI 2018 untuk membangun selter bagi warga Bukit Duri yang terkena gusuran.
Alasan pencoretan itu, pemprov masih belum menemukan lahan di sekitar Bukit Duri untuk pembangunan selter tersebut. "Padahal sudah ada lahan seluas 1,6 hektare, para pemiliknya telah bersedia menjual lahan tersebut sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di area tersebut. Dari dulu usulan kami begitu," kata Sandyawan.
Salah konsultan
Saat ditemui di kesempatan berbeda, Gubernur Anies Baswedan menunjuk pihak Jakarta Konsultindo selaku konsultan pelaksana program CAP di Bukit Duri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekecewaan warga itu. Perusahaan itu dianggap tidak becus bekerja.
"Konsultannya tidak menjalankan tugas dengan benar, konsultannya lebih banyak ngobrol sama suku dinas daripada sama warga," kata Anies di kawasan Ancol, Jakarta Utara, kemarin.
Baca: Anies Tuding Konsultan Bukit Duri Bekerja Buruk
Jakarta Konsultindo adalah pemenang lelang CAP di Bukit Duri dengan nilai proyek Rp438,2 juta. CAP merupakan program Anies untuk menata kampung-kampung kumuh di Jakarta. CAP merupakan tahap pertama dari perencanaan penataan.
Anies mengakui tidak seluruh program CAP berjalan lancar. "CAP ada di banyak tempat, ada yang lancar dan ada yang tidak. Kalau bermasalah, syukur ketahuan karena bisa dikoreksi, karena hidup kita itu bukan bebas dari masalah. Bukit Duri ada masalah," katanya.
Anies menuturkan dirinya juga kecewa dengan progres kinerja jajarannya dalam mengurusi Bukit Duri. Anies akan menegur jajarannya terkait dengan hal itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
