Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru menggeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air (SDA) Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi. Namun, saat ditanya perbedaan konsep naturalisasi dengan naturalisasi, pejabat Pemprov DKI irit bicara.
Asisten Pembangunan DKI Jakarta Yusmada Faizal tak menjawab dengan gamblang pertanyaan itu. Dia hanya ingin, naturalisasi dan normalisasi tak dibandingkan. Yusmada tak mau konsep naturalisasi menjadi gaduh.
"Jadi jangan di sana naturalisasi (diadu) di sini normalisasi (diadu). Pergub tadi itu konsepnya. Yang penting pembangunan revitalisasi sumber daya air," kata Yusmada di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 9 April 2029.
Yusmada menuturkan, naturalisasi ialah menggunakan bahan-bahan bersifat alami. Dia mencontohkan beton diganti dengan batu beronjong.
Dia meminta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) untuk mengimplementasikan konsep naturalisasi untuk normalisasi Ciliwung. Selain itu, proses normalisasi harus menggunakan bahan ramah lingkungan.
"Dalam melaksanakan kegiatan normalisasi kali kami menyarankan agar pembangunan fisik yang menggunakan material yang bersifat alami dan ramah lingkungan serta prosesnya dilaksanakan secara manusiawi," ujar dia.
Namun saat ditanya lebih lanjut terkait perbedaan keduanya, Yusmada meminta naturalisasi dan normalisasi tak dikotomi. Ia pun menyebut naturalisasi dan normalisasi hanya permasalahan diksi, bukan substansi.
"Jangan dikotomi antara normal dengan natural. Enggak ada persoalan antara normal dengan natural," pungkas dia.
Baca: Pemprov DKI Bebaskan 13 Hektare Lahan untuk Normalisasi
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 13 hektare lahan untuk mendukung proyek pengendalian banjir. Sebanyak 13 hektare itu terdiri dari 200 bidang tanah yang berada di sepanjang aliran sungai Ciliwung.
Yusmada mengatakan 13 hektare tanah itu akan digunakan untuk mendukung proyek normalisasi BBWSCC. Nantinya, lahan itu akan digunakan untuk pelebaran trase.
"Kami siapkan pelebaran yang mendukung. Ini sudah saya laporkan ke BBWSCC sehubungan dengan pengadaan tanah normalisasi Ciliwung," kata Yusmada di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 9 April 2019.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru menggeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air (SDA) Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi. Namun, saat ditanya perbedaan konsep naturalisasi dengan naturalisasi, pejabat Pemprov DKI irit bicara.
Asisten Pembangunan DKI Jakarta Yusmada Faizal tak menjawab dengan gamblang pertanyaan itu. Dia hanya ingin, naturalisasi dan normalisasi tak dibandingkan. Yusmada tak mau konsep naturalisasi menjadi gaduh.
"Jadi jangan di sana naturalisasi (diadu) di sini normalisasi (diadu). Pergub tadi itu konsepnya. Yang penting pembangunan revitalisasi sumber daya air," kata Yusmada di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 9 April 2029.
Yusmada menuturkan, naturalisasi ialah menggunakan bahan-bahan bersifat alami. Dia mencontohkan beton diganti dengan batu beronjong.
Dia meminta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) untuk mengimplementasikan konsep naturalisasi untuk normalisasi Ciliwung. Selain itu, proses normalisasi harus menggunakan bahan ramah lingkungan.
"Dalam melaksanakan kegiatan normalisasi kali kami menyarankan agar pembangunan fisik yang menggunakan material yang bersifat alami dan ramah lingkungan serta prosesnya dilaksanakan secara manusiawi," ujar dia.
Namun saat ditanya lebih lanjut terkait perbedaan keduanya, Yusmada meminta naturalisasi dan normalisasi tak dikotomi. Ia pun menyebut naturalisasi dan normalisasi hanya permasalahan diksi, bukan substansi.
"Jangan dikotomi antara normal dengan natural. Enggak ada persoalan antara normal dengan natural," pungkas dia.
Baca: Pemprov DKI Bebaskan 13 Hektare Lahan untuk Normalisasi
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 13 hektare lahan untuk mendukung proyek pengendalian banjir. Sebanyak 13 hektare itu terdiri dari 200 bidang tanah yang berada di sepanjang aliran sungai Ciliwung.
Yusmada mengatakan 13 hektare tanah itu akan digunakan untuk mendukung proyek normalisasi BBWSCC. Nantinya, lahan itu akan digunakan untuk pelebaran trase.
"Kami siapkan pelebaran yang mendukung. Ini sudah saya laporkan ke BBWSCC sehubungan dengan pengadaan tanah normalisasi Ciliwung," kata Yusmada di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 9 April 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
