Ilustrasi normalisasi Kali Ciliwung - MI/Pius Erlangga.
Ilustrasi normalisasi Kali Ciliwung - MI/Pius Erlangga.

Pemprov DKI Bebaskan 13 Hektare Lahan untuk Normalisasi

Nasional banjir jakarta normalisasi sungai
Nur Azizah • 09 April 2019 17:25
Jakarta: Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 13 hektare lahan untuk mendukung proyek pengendalian banjir. Sebanyak 13 hektare itu terdiri dari 200 bidang tanah yang berada di sepanjang aliran sungai Ciliwung.
 
Asisten Pembangunan DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan 13 hektare tanah itu akan digunakan untuk mendukung proyek normalisasi Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC). Nantinya, lahan itu akan digunakan untuk pelebaran trase.
 
"Kami siapkan pelebaran yang mendukung. Ini sudah saya laporkan ke BBWSCC sehubungan dengan pengadaan tanah normalisasi Ciliwung," kata Yusmada di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 9 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Yusmada mengatakan, 200 bidang tanah itu tersebar di ini Balekambang di Cililitan Cawang, Kampung Melayu, Tanjung Barat Pejaten Timur, dan Bukit Duri.
 
"Itu data per April ini," kata Yusmada yang kini merangkap sebagai kepala Pelaksana tugas (Plt) Kadis Sumber Daya Air.
 
Yusmada menuturkan, dengan adanya pengadaan lahan menandakan Pemprov DKI mendukung program Pemerintah Pusat. Namun, belum bisa dipastikan lahan tersebut akan digunakan untuk proyek normalisasi atau naturalisasi.
 
(Baca juga:Anies Berencana Ubah Jarak Bibir Sungai dari Pemukiman)
 
"Itu poinnya saya mendukung program Kementerian PU, catat itu. Nah, bentuknya nanti setelah pelebaran itu kita diskusi kan," ujar dia.
 
Konsep pengendalian banjir milik Pemprov DKI Jakarta berbeda dengan konsep yang dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Konsep pengendalian banjir yang digaungkan Pemprov DKI ialah naturalisasi.
 
Sedangkan Kementerian PUPR adalah normalisasi. Namun, Yusmada menegaskan naturalisasi dan normalisasi sama. Bedanya, naturalisasi menggunakan bahan-bahan alami seperti beronjong.
 
"Iya makanya saya enggak mau langsung ini (memberikan pernyataan). Kita analisis bareng," ujar dia.
 
Kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air (SDA) Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.
 
Regulasi itu memandatkan Dinas Sumber Daya Air untuk menjalankan konsep naturalisasi sungai dengan membangun ruang terbuka hijau (RTH) dan menentukan batas garis sempadan sungai. Dalam beleid itu, Naturalisasi disebut sebagai pengelolaan prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan RTH serta tetap memerhatikan kapasitas tampung, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi.
 
(Baca juga:Naturalisasi Sungai Tetap Perlu Relokasi)
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif